Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belajar dari Kasus JIS, KPPA dan DPR Revisi UU Perlindungan Anak

Kompas.com - 11/06/2014, 11:25 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) serta Komisi VIII DPR RI akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Belajar dari kasus kekerasan seksual anak di Jakarta International School (JIS) revisi tersebut akan berfokus pada poin untuk memberi efek jera pada pelaku kekerasan.

"Tugas KPPA untuk mendampingi dan mengawal proses hukumnya supaya pelaku mendapatkan efek jera. Selain itu kita juga memonitor trauma healing pada korban," ujar Menteri PPA Linda Amalia Sari atau dikenal Linda Gumelar, saat ditemui di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Linda menjelaskan, untuk kasus JIS elemen pemerintah telah mengambil peran dan fungsi masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menutup TK JIS, sementara kepolisian memproses penegakan hukum terhadap pelaku.

"Sesuai pertemuan dengan Presiden SBY dan Ketua Komisi VIII bulan Mei lalu, kita sepakat akan merevisi UU PA," lanjutnya.

Selain itu, lanjut Linda, KPPA akan terus melakukan sosialisasi UU PA serta melakukan advokasi pada pemerintah Kota/Kabupaten untuk mendorong kota layak anak.

Seperti diketahui dalam beberapa bulan terakhir terjadi beberapa kasus kejahatan seksual di Indonesia. Salah satunya menimpa AK (6), siswa TK JIS, yang mengalami kekerasan seksual di sekolah dengan pelaku petugas kebersihan.

Di Sukabumi, Jawa Barat, puluhan anak juga menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan seorang pemuda bernama Andri Sobari alias Emon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com