Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/06/2014, 10:55 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Senin (8/6/2014). Kali ini, Jero akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBN-P) di Kementerian ESDM.

"Diperiksa sebagai saksi bagi tersangka AMS (Artha Meris Simbolon)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Menurut dia, pemeriksaan Jero dilakukan untuk memperdalam proses penyidikan kasus ESDM yang menjerat Artha Meris selaku Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri. Meris ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memberi hadiah atau janji kepada pejabat negara, salah satunya mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, terkait rekomendasi atau persetujuan untuk menurunkan formula harga gas untuk PT Kaltim Parna Industri.

Selain Jero, KPK memanggil sejumlah saksi lainnya untuk diperiksa dalam kasus yang sama pada hari ini. Para saksi tersebut adalah Direktur Pembinaan Usaha Hulu Dirjen Migas KESDM Naryanto Wagimin, pegawai SKK Migas Rakhmat Asyari atau Nando dan Widhiawan, Kasubid Usaha Penunjang Migas KESDM Budiyanto, sopir PT Kaltim Parna Industri Alam Salahudin, dan Sad Supriatmono.

Sebelumnya, KPK pernah memeriksa Jero sebagai saksi. Ketika itu Jero diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan suap SKK Migas yang menjerat Rudi Rubiandini.

Kasus Rudi merupakan awal dari kasus yang kini menjerat Artha Meris. Seusai diperiksa sebagai saksi Rudi beberapa waktu lalu, Jero menegaskan tidak terlibat dalam proses tender di SKK Migas.

Selain itu, KPK menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno sebagai tersangka. Penetapan Waryono sebagai tersangka juga merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus Rudi.

Waryono diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran kesekjenan di Kementerian ESDM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com