Demi Nama Baik TNI, Usut Dugaan Babinsa Arahkan Pilihan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Tentara Nasional Indonesia harus menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum bintara pembina desa (bintara) dalam mengarahkan pilihan warga atas calon presiden tertentu. Hal itu perlu karena tindakan oknum bintara itu dapat mencoreng netralis TNI dalam penyelenggaraan pemilu.

"Saya percaya ini tidak merupakan kebijakan institusi. Justru ini karena ini mencoreng nama baik institusi, TNI harus tegas karena ini bertentangan dengan arahan presiden," kata Jaleswari dalam acara "Kompas Petang" di Kompas TV, Kamis (5/6/2014).

Ia mengatakan, meski TNI sudah menyatakan tegas menjaga netralitasnya dalam pemilu, dugaan pelibatan babinsa itu harus dibuktikan benar maupun tidaknya. "Benar atau tidak dugaan ini, TNI harus menindaklanjuti karena ini demi nama baik TNI," kata dia.

Sebelumnya, warga di kawasan Jakarta Pusat resah oleh pendataan yang dilakukan oleh orang yang mengaku babinsa. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pada Senin (2/6/2014), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kemarahannya di hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan. Presiden menyebut, ada jenderal aktif yang tidak netral menghadapi Pemilihan Presiden 2014. Presiden berkali-kali menggelengkan kepalanya.

"Dari informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya," ucap Presiden.