Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GPNU Ragukan Netralitas PBNU

Kompas.com - 22/05/2014, 11:17 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Gerakan Penyelamat Nahdlatul Ulama (GPNU) M Khoirul Rijal menyayangkan sikap sejumlah elite PBNU yang memublikasikan dukungan pribadinya kepada calon presiden tertentu. Untuk itu, ia akan meminta kepada Rais Am PBNU agar memberikan peringatan kepada elite PBNU tersebut. "Sikap tersebut hanya akan membuat bingung warga NU," katanya melalui siaran pers yang diterima Kamis (22/5/2014).

Menurut Khoirul, dukungan secara pribadi secara tidak langsung akan membawa gerbong organisasi NU karena sebagian besar masyarakat NU belum mampu membedakan mana sikap pribadi pengurus dan organisasi NU. Fanatisme kepada figur atau tokoh NU adalah sebagai bukti masyarakat NU belum bisa membedakan sikap pribadi dan organisasi.

"Jika hal ini sampai terjadi, GPNU meminta kepada Rais Am PBNU agar memberikan peringatan kepada elite PBNU yang melenceng," katanya.

GPNU meminta PBNU memberikan sanksi kepada pengurus NU dari tingkat pengurus besar, wilayah, hingga cabang serta ranting, termasuk Badan Otonom (Banom) NU yang terlibat menjadi tim sukses kandidat presiden. "Memublikasikan dukungan secara pribadi sama persis dengan mengampanyekan salah satu kandidat," ujarnya.

Ia menuturkan, NU mempunyai kewajiban untuk selalu mengayomi semua pihak, terutama kepada kader-kader terbaiknya yang ikut meramaikan demokrasi dalam pilpres mendatang. Meski begitu, NU seharusnya bersikap netral. "Siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mendatang harus didukung agar dapat bekerja secara optimal dalam mengemban amanat rakyat," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com