Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bolak-balik Jadi Saksi Hambalang, Adhyaksa Dault Mengeluh Capek

Kompas.com - 07/05/2014, 10:41 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (7/5/2014), kembali memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ini adalah pemanggilan keempat untuknya. Dia pun mengaku capek.

"Diperiksa sebagai saksi, saksinya Machfud Suroso," kata Adhyaksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu. Machfud adalah tersangka keempat dalam kasus ini, dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Adhyaksa mengaku tidak mengerti alasan KPK memeriksa dia sebagai saksi bagi Machfud. Apalagi, dia tidak mengenal Machfud yang merupakan orang dekat keluarga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. 

Selain itu, kata Adhyaksa, proyek Hambalang bukan proyek yang diadakan Kemenpora ketika dia menjadi menteri. Kepada wartawan, Adhyaksa mengaku lelah bolak-balik diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus Hambalang.

"Pengadaan itu kan bukan zaman saya. Mungkin prosedurnya begitu kali ya, setiap ada tersangka baru, jadi saksi lagi. Sudahlah, biar cepat saja deh, mudah-mudahan yang terakhir lah, pulang balik, pulang balik, ini capek," tutur Adhyaksa.

Sebelumnya, Adhyaksa tiga kali diperiksa KPK untuk tiga tersangka lain kasus Hambalang, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, dan mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

Selaku mantan Menpora, Adhyaksa dianggap tahu seputar perencanaan proyek Hambalang. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Adhyaksa mengaku kaget anggaran Hambalang membengkak jadi Rp 2,5 triliun.

Padahal, kata Adhyaksa, anggaran yang diajukan untuk proyek itu dalam perencanaan awal hanya sekitar Rp 125 miliar. Dia juga mengaku telah menyarankan fasilitas olahraga tersebut jangan dibangun di atas tanah Hambalang.

Saran itu, ujar Adhyaksa, berdasarkan fakta sertifikat tanah itu belum ada. Dia pun mengatakan, sampai dia lengser dari kursi menteri pada 2009, sertifikat tersebut belum ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com