Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes AS-KPK Bahas Masalah Korupsi Dua Negara

Kompas.com - 11/04/2014, 20:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake mengaku bertukar pengalaman dan ide dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi di masing-masing negara. Blake menyambangi Gedung KPK, Jumat (11/4/2014) sore tadi untuk bersilaturahmi dengan pimpinan KPK setelah dia resmi menjabat Dubes AS untuk Indonesia Januari 2014 lalu.

"Kami juga tadi bertukar pengalaman dan bertukar ide, bagaimana kita bisa menghadapi masalah korupsi di kedua negara kita karena di Amerika Serikat juga sedang menghadapi masalah korupsi. Menurut saya penting bagi kita untuk bertukar pikiran tentang bagaimana memberantas korupsi," kata Blake di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai pertemuan.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Blake diterima Ketua KPK Abraham Samad. Kepada media, Blake juga mengaku telah menyampaikan ucapan selamat kepada KPK melalui Abraham atas pencapaian KPK dalam mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Saat ditanya kasus korupsi mana yang paling menarik perhatian Amerika Serikat, Blake mengatakan bahwa dalam pertemuan tadi dia dan Abraham tidak membahas kasus individual. "Sekali lagi, tadi kami hanya membahas kemajuan KPK saja sebagai intitusi dan kami tadi hanya bertukar pikiran saja," sambungnya.

Adapun Robert tiba di Indonesia pada 21 November 2013 dan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Januari 2014. Robert sebelumnya merupakan asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Selatan dan Tengah pada 2009-2013.

Dia juga pernah menjadi duta besar untuk Sri Lanka merangkap Maladewa pada 2006-2009. Selain itu, Robert pernah bertugas di India, Tunisia, Aljazair, Mesir, Nigeria, serta memegang berbagai posisi di Departemen Luar Negeri AS di Washington.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com