Busyro: Antikorupsi Hanya Janji Politik Partai...

"Itu politik saja, bahasa kampanye dan itu diragukan efektivitasnya," kata Busyro di Jakarta, Jumat (4/4/2014). Dia pun mengatakan, masyarakat saat ini sudah bisa menilai dengan jernih komitmen partai politik terhadap pemberantasan korupsi.

Busyro ragu jika masyarakat sekarang akan percaya dengan janji antikorupsi yang dikampanyekan sejumlah partai tersebut. "Apalagi kalau yang ngomong adalah orang-orang yang partainya belepotan dengan korupsi," ujar dia.

Menurut Busyro, banyak kader partai politik yang duduk di legislatif terjerat kasus korupsi. Contohnya, sebut dia, kasus suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom.

Dalam kasus cek pelawat tersebut, anggota DPR dari semua partai yang duduk di Komisi Keuangan DPR periode 2004-2009 ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau mau jujur dan konsisten, memberantas korupsi itu (berarti) semua parpol memang memberikan pernyataan kepada publik. Tapi sekarang (mereka minta) pemerintah tarik RUU KUHAP/KUHP. Tidak ada satu pun (yang jujur dan konsisten)," ujar Busyro.

Terkait Pemilu Legislatif 2014, Busyro mengaku enggan memilih jika rekam jejak calon anggota legislatif tak bersih atau akuntabel. "Memilih itu kan pengertiannya bisa menggunakan hak pilih, bisa (juga) tidak memilih," ujar dia.

Menurut Busyro, seharusnya ketika seseorang menggunakan hak pilih tersebut maka dia harus tahu rekam jejak yang dipilih. "Harus tahu yang dipilih itu clean, clear, dan akuntabel, atau tidak? Kalau yang dipilih tidak begitu, malah akan membebani masyarakat," ucap dia.

Dalam masa kampanye legislatif ini, hampir semua partai mendengungkan slogan antikorupsi. Partai Hanura misalnya, mengaku siap memberantas korupsi di Indonesia yang menjadi penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Nasdem bahkan memperlihatkan penandatangangan Pakta Integritas Antikorupsi oleh para caleg-nya.