Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Gerindra Harus Rekonsiliasi soal Perjanjian Batu Tulis

Kompas.com - 17/03/2014, 21:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra diharapkan menempuh rekonsiliasi untuk menyelesaikan perjanjian Batu Tulis. Kedua belah pihak sebaiknya tidak mengumbar permasalahan itu di media massa.

"Harus ada pertemuan sendiri untuk membahas masalah ini, harus segera dilakukan rekonsiliasi," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, saat dihubungi, Senin (17/3/2014) malam.

Hendri yakin bahwa perselisihan tersebut terjadi karena adanya kesalahan komunikasi politik antara kedua partai. Oleh karena itu, Hendri menilai masalah itu dapat segera diselesaikan bila dibicarakan secara baik-baik, khususnya oleh orang-orang yang dulu membuat perjanjian tersebut.

Menurut Hendri, konflik Batu Tulis ini bisa terjadi karena kemunculan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mengagetkan banyak pihak. Ia menilai internal PDI Perjuangan pun belum menyadari bahwa partai itu memiliki sosok potensial seperti Jokowi. Kini PDI Perjuangan menyadari betapa besarnya pengaruh Jokowi dan itu ditunjukkan dari keunggulan Jokowi pada survei-survei pemilihan presiden.

"Jadi, ini bukan masalah siapa yang harus mengalah atau enggak mengalah, tapi harus dibicarakan. Sekarang kan PDI-P merasa tidak merasa harus memenuhi perjanjian karena tidak menang di pemilu kemarin (2009). Jadi, sampaikan saja langsung ke Gerindra. Ini akan menghilangkan ego-ego yang mereka punya," kata dia.

Dokumen yang diduga merupakan perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI Perjuangan pada Mei 2009 itu beredar luas di jejaring sosial setelah Jokowi ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Kesepakatan itu berisi tujuh poin, salah satunya menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. PDI Perjuangan mengklaim bahwa perjanjian itu hanya berlaku jika pasangan Megawati-Prabowo menang dalam Pemilu 2009. Nyatanya, pasangan tersebut kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com