Menlu Tegaskan Tak Pilih Kasih pada AS dan Australia soal Penyadapan

Hal ini menyangkut kabar bahwa saat aksi intelijen Australia menyadap pejabat-pejabat di Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terungkap, Indonesia langsung bereaksi keras dengan memanggil Duta Besar Australia. Sementara saat berita biro hukum AS yang disewa pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dagang dengan AS terkuak, sikap Indonesia melunak.

Marty menyatakan pemerintah Indonesia sudah mendengarkan isu soal penyadapan ini dari Korea Selatan, Singapura, Australia, dan kini Amerika Serikat. Marty mengaku sudah memanggil dan berkomunikasi dengan para duta besar negara-negara itu. Menurutnya, perbedaan hanya terkait respon masing-masing negara tersebut dalam menyikapi isu penyadapan.

"Amerika telah melakuan review mendalam soal aktivitas pengumpulan informasi intelijen. Dalam pengertian saya, reformasi intelijen yang dilakukan Amerika itu akan sangat berpengaruh kepada cara mereka membina hubungan dengan negara sahabat," ujar Marty di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Senin (17/2/2014).

Sementara di lain pihak, Marty menilai sikap Australia menunjukkan hal yang kontras. Pemerintah Australia, sebut Marty, bahkan tidak mau berkomentar apa pun kepada pemerintah Indoensia soal operasional penyadapannya.

"Dan sekarang ditambah dengan situasi terakhir masalah isu udang terkait ancaman keamanan Australia, bagaimana bisa? Hubungan bilateral tidak ada hubungannya dengan isu keamanan sama sekali," ungkap mantan Duta Besar RI di Inggris, Republik Irlandia, dan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) itu.

Kembali disadap Australia

Nama Indonesia kembali muncul dalam pemberitaan terkait skandal penyadapan oleh Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat. Kali ini terkait praktik firma hukum Amerika.

Kisah ini dimuat dalam harian The New York Time yang dilansir Sabtu (15/2/2014). Pengacara Amerika masuk dalam daftar nama-nama yang muncul dalam daftar sasaran penyadapan oleh NSA, berdasarkan dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA Edward J Snowden.

Berdasarkan dokumen itu, NSA disebut memantau setiap firma hukum Amerika yang bekerja mewakili negara asing dalam sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat. Salah satu negara asing yang memenuhi kriteria tersebut adalah Indonesia.

Menurut dokumen yang didapat pada Februari 2013, Pemerintah Indonesia telah merekrut sebuah firma hukum Amerika untuk membantu menangani sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat. Firma itu diketahui bernama Mayer Brown. Mayer Brown mewakiliki Indonesia menangani dua gugatan terkait pelarangan penjualan rokok kretek asal Indonesia di Amerika Serikat dan gugatan Amerika terhadap udang impor asal Indonesia yang dituding dijual di bawah harga pasar.

Kasus ini sampai dibawa ke World Trade Organization (WTO). Di dalam kasus penjualan rokok kretek, pemerintah Indonesia menang. Sementara gugatan Amerika terhadap udang impor asal Indonesia akhirnya dicabut Amerika.

Informasi yang didapat NSA ini berasal dari Direktorat Sinyal Australia (ASD). ASD awalnya, memberitahu NSA bahwa mereka melakukan pemantauan komunikasi termasuk antara pejabat Indonesia dengan firma hukum di Amerika Serikat. Disebut dalam dokumen itu, ASD bersedia berbagi informasi dengan NSA.