Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSN: Mayoritas Warga Jakarta Kurang Setuju Jokowi "Nyapres"

Kompas.com - 09/02/2014, 11:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan, mayoritas warga Jakarta menyatakan kurang setuju atas wacana pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut hasil survei tersebut, ketidakjelasan konsep Jokowi dalam mengatasi banjir dan kemacetan lalu lintas seolah memengaruhi turunnya dukungan publik.

"Mayoritas masyarakat DKI mengaku kurang setuju wacana usung Jokowi, 71,2 mengaku kurang setuju. Hanya 27,5 persen yang mengaku setuju. Dibandingkan Oktober 2013 merosot tajam. Saat itu, 2013, mereka yang setuju 53,8 persen," kata peneliti LSN, Dipa Pradipta, saat merilis hasil survei di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (9/2/2014).

Survei ini dilakukan sejak 10 hingga 26 Januari 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka berpedoman kuesioner terhadap 790 responden yang tersebar di lima kotamadya di Jakarta. Populasi dari survei adalah seluruh penduduk Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau mereka yang belum 17 tahun, tetapi sudah menikah.

"Margin of error 3,5 persen, tingkat kepercayaan 95 persen," kata peneliti LSN lainnya, Gema Nusantara.

Hasil lain dari survei ini menyebutkan bahwa responden kurang optimistis jika Jokowi dapat menjadikan Indonesia lebih baik ketika terpilih sebagai presiden nantinya. "Hanya 28,9 persen yang mengaku optimistis Jokowi bisa membuat Indonesia lebih baik," sambung Dipa.

Menurut hasil survel LSN tersebut, mayoritas warga Jakarta kurang setuju jika Jokowi nyapres dengan tiga alasan. Alasan terbanyak, katanya, responden menilai Jokowi harus membuktikan terlebih dahulu kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Jika Jokowi berhasil, layak jadi capres 2019 nanti," kata Dipa.

Alasan kedua, lanjutnya, responden menilai Jokowi masih dibutuhkan untuk membenahi Jakarta. Kemudian yang ketiga, menurutnya, responden menilai Jokowi belum cukup berpengalaman untuk memimpin dalam skala nasional dan masih ada tokoh lain yang lebih pantas. "Serta konsep pembangunan Jokowi yang belum jelas," ujar Dipa.

Menurut hasil survei ini, katanya, Megawati Soekarnoputri dianggap responden lebih cocok jadi calon presiden dari PDI Perjuangan.

Dipa juga mengatakan, menurut hasil survei yang dikerjakan lembaganya, kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Jokowi di berbagai bidang semakin merosot. Awal tahun ini, sebanyak 47,5 persen responden mengaku puas dan 46,9 mengaku kurang puas.

Sementara menurut hasil survei yang dilakukan LSN sekitar Oktober 2013, persentase warga DKI Jakarta yang puas terhadap kinerja Jokowi ketika itu sekitar 68,3 persen. "Hampir 16 bulan pimpin Jakarta, Jokowi belum memperlihatkan sinyal jelas Jakarta akan lebih baik daripada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Banjir, kemacetan, kondisi sekarang tampak lebih buruk. Kesimpulan tersebut tercermin dari hasil survei LSN yang menunjukkan semakin merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dalam berbagai bidang," tutur Dipa.

Menurutnya, survei ini dibiayai Yayasan LSN. Biaya survei ini pun, katanya, tidak besar. "Ini dibiayai Yayasan LSN. Yayasan LSN tidak hanya bergerak di survei, tapi juga kegiatan sosial. Karena regional, biayanya tidak terlalu besar, jadi memang biaya survei ini melalui Yayasan LSN," ucapnya.

Dipa juga mengklaim bahwa lembaga surveinya bukan merupakan tim sukses pihak mana pun yang tengah berencana menjadi capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com