Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Harusnya Kita Bangga dengan SBY

Kompas.com - 14/01/2014, 20:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie heran dengan hasil survey Pol-Tracking yang menyebut partainya banyak diberitakan negatif oleh media karena kasus korupsi.

Padahal menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah melindungi kadernya yang terjerat kasus korupsi.

"Harusnya kita bangga dan apresiasi SBY, beliau tidak sama sekali membela koruptor, apalagi kadernya sendiri," kata Marzuki saat menghadiri acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat di JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (14/1/2014).

Dia pun membandingkan kasus korupsi yang ada di zaman SBY dan kasus korupsi yang ada di zaman pendahulunya. Menurutnya, korupsi yang terjadi di era SBY lebih baik karena tak ada koruptor yang dilindungi.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sangat signifikan untuk menjerat para koruptor.

"Kadang kita salah menyikapi soal korupsi dan ini agak memprihatinkan. Kalau salah menyikapi, akan kembali ke jaman dulu. Sejak jaman dulu banyak, cuma dilindungi. Seharusnyua yang ini diapresiasi, tidak ada orang melindungi koruptor," jelas Ketua DPR itu.

Calon Presiden Konvensi Demokrat itu pun kemudian berjanji akan membuat sistem penanganan korupsi yang lebih baik di zamannya. Bahkan dia mengatakan siap untuk mundur jika terjadi korupsi saat dia menjabat sebagai presiden nanti.

"Sekarang masih membangun demokrasi, dengan situasi berbeda. Saya juga punya cara membangun sistem yang baik. Nanti saya siap mundur kalau terjadi korupsi. Tiap jaman ada masanya sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, survei Pol-Tracking menyebut bahwa Demokrat merupakan partai kedua tertinggi yang paling banyak diberitakan setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, tingginya pemberitaan negatif soal partai itu disebabkan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh dan petinggi parpol tersebut.

Jumlah media yang dipantau adalah lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV ,SCTV , RCTI, dan Trans7.

Sementara itu, media online yang dipantau adalah Detik.com , Kompas.com , Viva.co.id , Merdeka.com, dan Okezone.com . Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas , Koran Tempo , Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com