Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Diberitakan Negatif, PKS Salahkan Media

Kompas.com - 14/01/2014, 15:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali menyalahkan media massa atas hasil survei Pol-Tracking yang menunjukkan bahwa partainya paling banyak diberitakan negatif. Menurutnya, pemberitaan media terhadap PKS selama ini tidak proporsional.

"Pertama, tolonglah agar media semuanya proporsional karena semua proporsional tidak baik. Kalau anggota tubuh ada yang besar sebelah kan tidak proporsional, tidak baik," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2014).

Ia mengatakan, partainya bukanlah satu-satunya partai yang terjerat kasus korupsi. Menurut Mardani, banyak partai yang terjerat kasus korupsi lebih parah dari PKS. Ia berpendapat bahwa bahwa kasus korupsi yang menjerat PKS hanyalah kasus dugaan suap kuota impor daging sapi oleh mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq.

"Ini proporsinya sudah berbeda, memangnya berapa orang kader PKS yang terjerat korupsi? Sebelum kasus Luthfi, ada tidak? Buktinya kan tidak ada," kata dia.

Lagi pula, kata Mardani, Luthfi sudah lama keluar dari PKS. Oleh karena itu, kasus tersebut murni kasus perorangan, bukan lembaga. "Ya, kami sih berharap media lebih proporsional. Kami menyadari kecewanya ada, kasus itu jangan digeneralisasi," ujarnya.

Menurut survei Pol-Tracking, PKS paling banyak diterpa pemberitaan negatif sepanjang tahun lalu. Pemberitaan negatif itu terutama keterkaitan kader PKS dengan kasus hukum. "PKS adalah partai yang memiliki tone pemberitaan negatif paling tinggi dibandingkan partai lain, yaitu 23,87 persen dari total pemberitaan terhadap partai itu," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR dalam diskusi dan paparan hasil riset tersebut, Selasa (14/1/2014) di Jakarta.

Jumlah media yang dipantau dalam survei itu adalah lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV, SCTV, RCTI, dan Trans7 . Sementara itu, media online yang dipantau adalah Detik.com, Kompas.com, Viva.co.id , Merdeka.com, dan Okezone.com. Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com