Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Jokowi Selamatkan PDI Perjuangan dari Berita Korupsi

Kompas.com - 14/01/2014, 16:14 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2013, hanya sedikit pemberitaan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan terkait kasus korupsi yang mencuat di media massa, yaitu 7,3 persen dibandingkan total pemberitaan partai itu. Isu hukum yang menjerat kader PDI Perjuangan tertutup oleh pemberitaan tentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.

"PDI Perjuangan mampu menekan pemberitaan (kasus korupsi) Emir Moeis. Entah karena humas partai yang bekerja atau apa," ujar Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR dalam diskusi dan paparan hasil riset pemantauan media "Potret Geliat Pemberitaan Partai Politik Sepanjang 2013-Menangkap Korelasi Berita & Elektabilitas", Selasa (14/1/2014) di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat.

Media yang dipantau sebanyak lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV, SCTV, RCTI dan Trans7. Adapun media online yang dipantau adalah Detik.com, Kompas.com, Viva.co.id, Merdeka.com, dan Okezone.com. Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Hanta mengatakan, dari partai berlambang banteng itu, media lebih tertarik memberitakan soal kebijakan politik dan pencalonan presiden. Kebijakan politik PDI Perjuangan terpantau sebanyak 26,7 persen dari total berita. Sebagai partai oposisi, PDI Perjuangan banyak mengritik kebijakan pemerintah. Adapun berita PDI-P soal capres sebanyak 20,5 persen, di mana nama Jokowi banyak dibahas di media terkait partai itu.

"September 2013 merupakan frekuensi tertinggi pemberitaan PDI Perjuangan sepanjang tahun, yaitu 18,44 persen dibanding pemberitaan PDI Perjuangan di bulan lainnya. Isunya terkait pencapresan kadernya, yaitu Jokowi dan kader PDI Perjuangan lain," lanjut Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com