Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/12/2013, 10:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi meski dalam keadaan kurang sehat. Pengacara Atut, Tubagus Sukatma, mengatakan, kliennya dalam keadaan shock atau terguncang setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten.

“Dia siap (diperiksa) meskipun keadaan sakit. Hasil pemeriksaan medis, saya enggak tahu, tapi dia shock,” ujar Sukatma di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, saat mendampingi Atut memenuhi panggilan pemeriksaan, Jumat (20/12/2013) pagi ini.

Meskipun mengaku masih sakit, Sukatma mengatakan, Atut tidak membawa dokter pribadi. Pengacara Atut lainnya, Firman Wijaya, juga mengungkapkan bahwa Atut dalam keadaan tertekan secara psikologis.

“Manusiawi, situasi dalam tekanan, tapi hari ini kita siap memenuhi panggilan KPK, apa pun, yang pasti Ibu akan memenuhi panggilan hari ini,” ujarnya.

Untuk memenuhi panggilan KPK hari ini, menurut Firman, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan kliennya itu. Dia juga menegaskan kalau Atut akan kooperatif dengan KPK.

“Sebagai warga negara yang baik, beliau menghormati,” ujar Firman.

Atut tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.05, dengan didampingi kerabat dan tim kuasa hukumnya. Saat memasuki Gedung KPK, politikus Partai Golkar itu tidak mengeluarkan komentar apa pun mesti diberondong pertanyaan oleh wartawan.

Pemeriksaan Atut sebagai tersangka hari ini merupakan yang pertama. Ada kemungkinan Atut ditahan seusai pemeriksaannya hari ini. Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengungkapkan, Atut bisa saja ditahan pekan ini jika pemberkasan perkaranya sudah 50 persen.

KPK menetapkan Atut sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak sejak 16 Desember 2013. KPK juga menemukan dua alat bukti yang cukup terkait korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com