Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Diundang, 200 DPD II Golkar Tetap Datangi Rapimnas Golkar

Kompas.com - 20/11/2013, 09:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan digelar pekan ini tidak akan melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II (kabupaten dan kota). Rapimnas hanya akan diikuti pengurus DPD tingkat I (provinsi). Meski demikian, pengurus daerah tingkat II bersikeras akan tetap hadir dalam rapimnas untuk menyampaikan keluh kesah kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical.

“Saya pikir nanti akan datang sekitar 200 lebih. Kalau Jawa Barat dan Banten juga mau bergabung kami rasa sudah cukup banyak. Itu ada yang datang dari Sumatera, Jambi, Medan, Padang, dan Lampung. Mereka datang dengan inisiatif sendiri. Artinya mereka ingin memberikan apa yang ada di dalam tubuh Partai Golkar sebagai ujung tombak partai,” kata Ketua DPD Kota Banda Aceh Muntasir Hamid saat dihubungi, Selasa (18/11/2013) malam.

Muntasir menyatakan, kedatangan para pengurus DPD tingkat II itu bukan untuk mengacaukan pelaksanaan Rapimnas atau untuk mengevaluasi pencalonan Ical sebagai Presiden. Menurutnya, selama ini usaha yang dilakukan Ical untuk mengampanyekan diri sudah cukup baik. Hanya, memang dari segi elektabilitas masih harus ditingkatkan.

Muntasir menambahkan, yang akan disampaikan para pengusus DPD II di dalam rapimnas adalah keluhan tentang belum meratanya dana operasional untuk keperluan logistik kampanye.

“Teman-teman banyak yang tanya ke saya soal itu (dana logistik). Saya bilang langsung saja sampaikan ke Jakarta. Kami bukan menyerang tapi memberikan masukan sehingga bisa meningkatkan elektabilitas Ical. Jadi kalau orang-orang sekitar Ical anggap kami tak berguna, salah besar,” ucapnya.

Menurut Muntasir, seharusnya Ical lebih memperhatikan kader-kader di DPD II yang menjadi ujung tombak. “Justru kader partai ini dibangun tidak hanya dari Sekjen atau dari wakil-wakil ketua atau wakil sekjen. Omong kosong di DPP akan bangun blue print akan bekerja ini itu kalau DPD II tidak dilibatkan. Saya harapkan ARB (Ical) mengambil langkah-langkah yang cerdas dan berbesar hati,” katanya.

Jika nantinya ternyata kedatangan DPD II Golkar ditolak di rapimnas, menurut Muntasir, hal itu akan menjadi langkah yang memalukan bagi Partai Golkar lantaran membuka aib sendiri. Ia membandingkan rapimnas partai-partai lain yang selalu melibatkan DPD tingkat II.

“Kalau ditolak, kami akan ada di luar gedung. Tentunya ini akan menjadi preseden memalukan bagi partai yang katanya sangat demokratis ini,” pungkas Muntasir.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung sudah menyampaikan adanya keluhan dari pengurus daerah tingkat II terhadap Ical lantaran elektabilitas pemimpin grup Bakrie itu yang tak kunjung memuaskan. Selain itu, janji Ical untuk memberikan bantuan dana logistik juga tak terealisasi.

Namun, DPP Partai Golkar bersikeras bahwa rapimnas tetap hanya diikuti DPD Golkar tingkat I lantaran sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com