Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rahmad Bantah Bilang Subur Budisantoso Diculik BIN

Kompas.com - 20/10/2013, 18:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia M Rahmad membantah pernah menyebut Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budisantoso diculik maupun dijemput paksa oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Dia mengaku heran dengan informasi yang beredar.

"Saya tidak pernah menyebut Prof SBS diculik, ditangkap, diambil paksa, diamankan, diciduk, dan sebagainya," kata M Rahmad saat Jumpa Pers di Kantor PPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (20/10/2013).

Menurutnya, informasi yang dia sampaikan saat membuka dialog bertajuk "Dinasti vs Meritokrasi Politik" tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Sri Mulyono, staf PPI yang bertugas mengantar jemput Subur. Ketika ingin menjemput Subur di rumahnya, Sri Mulyono mendapat info dari ajudan Subur bahwa Subur telah dijemput oleh pihak BIN. Oleh karenanya, Sri langsung menjemput Subur di kantor BIN.

Namun, sesampainya di sana, Subur menyampaikan kepada Sri melalui telepon kalau pertemuan yang semula berlangsung jam 10.00 ditunda hingga setelah shalat Jumat. Hal tersebut dikarenakan kepala BIN harus menjemput presiden di bandara terlebih dahulu. Karena jadwal pertemuan yang berubah tersebut, Subur memutuskan untuk tidak hadir.

"Sri menyampaikan info tersebut kepada saya, dan info tersebutlah yang saya sampaikan ke peserta dialog," kata Rahmad.

Rahmad pun menilai informasi yang disampaikan ajudannya tersebut benar, kecuali pada bagian Subur dijemput BIN. Rahmad mengakui info tersebut salah karena Subur datang bersama rombongan ke acara BIN, bukan dijemput.

Sri sudah meminta maaf di depan Media. Namun, Rahmad tidak menyampaikan permintaan maafnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com