Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan SBY soal Politik Dinasti Bisa Jadi Bumerang

Kompas.com - 17/10/2013, 18:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Golkar Hajrianto Y Tohari mengkritisi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal praktik politik dinasti. Menurutnya, pernyataan Presiden dapat menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.

“Kalau Partai Demokrat menjadikan isu politik dinasti ini sebagai kendaraan untuk memukul Partai Golkar, saya rasa itu jalan yang salah. Itu akan berbalik dan menjadi bumerang,” kata Hajrianto di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (17/10/2013).

Ia mengatakan, praktik politik dinasti tak hanya terjadi di tubuh Partai Golkar. Praktik tersebut, menurutnya, juga terjadi di Partai Demokrat. Selain itu, kendati tak menyebut pihak yang dimaksud, Hajrianto mengatakan, saat ini ada juga ketua umum salah satu partai politik yang menjabat sebagai menteri, di mana istrinya menjabat sebagai anggota DPR dan adiknya menjabat sebagai anggota DPRD.

Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan, perlu ada sebuah peraturan sistemik yang dapat membatasi politik dinasti. “Politik dinasti itu terkait kepantasan dan kepatutan. Sebaiknya itu dituangkan secara sistemik di dalam undang-undang, (bahwa) itu tidak patut dan harus ada larangan,” tegasnya.

Untuk diketahui, selain praktik dinasti politik di dalam sistem pemerintahan Provinsi Banten, Partai Demokrat juga memiliki sejumlah caleg yang memiliki hubungan dekat dengan SBY. Bahkan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebut kedekatan tersebut sebagai dinasti Cikeas.

Nama caleg yang merupakan kerabat dekat keluarga Cikeas, yakni Edhi Baskoro Yudhoyono (anak SBY), dari Dapil Jatim VII; Sartono Hutomo (sepupu SBY), Dapil Jatim VII; Hartanto Edhi Wibowo (adik ipar SBY), Dapil Banten III; Agus Hermanto (adik ipar SBY), Dapil Jateng I; dan Nurcahyo Anggorojati (anak Hadi Utomo yang juga ipar SBY), Dapil Jateng VI.

Selanjutnya, ada nama Lintang Pramesti (anak Agus Hermanto), Dapil Jabar VIII; Putri Permatasari (keponakan Agus Hermanto), Dapil Jateng I; Dwi Astuti Wulandari (anak Hadi Utomo), Dapil DKI Jakarta I; Mexicana Leo Hartanto (keponakan SBY), Dapil DKI Jakarta I; dan Decky Hardijanto (keponakan Hadi Utomo), Dapil Jateng V.

Kemudian, ada pula nama Indri Sulistiyowati (keponakan Hadi Utomo), Dapil NTB; Sumardani (suami Indri Sulistiyowati), Dapil Riau I; Agung Budi Santoso (keluarga Hadi Utomo), Dapil Jabar I; Sri Hidayati (adik ipar Agung BS); dan Putut Wijanarko (suami Sri Hidayati), Dapil Jatim VI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com