Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/10/2013, 11:40 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi keras atas pernyataan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Reaksi itu muncul setelah dirinya dikaitkan dengan sosok Bunda Putri dalam perkara dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Ketika bersaksi di sidang terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/10/2013), LHI mengatakan, Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden. Bunda Putri disebut sangat tahu informasi mengenai kebijakan reshuffle kabinet. (Baca: "Luthfi Hasan: Bunda Putri Sangat Dekat dengan SBY")

"Bunda Putri orang yang setahu saya sangat dekat dengan SBY. Dia sangat tahu informasi kebijakan reshuffle," ujar Luthfi, saat bersaksi.

Ketika pernyataan itu terlontar, Presiden tengah berada di Brunei Darussalam dan hendak kembali ke Tanah Air. Begitu pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 20.00 WIB, SBY mendapat laporan kesaksian LHI.

Merasa tak mengenal, saat itu juga, di salah satu ruangan di markas TNI AU, Presiden mencari tahu siapa Bunda Putri. Selama 30 menit, Presiden meminta informasi dari berbagai pihak, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, sekretaris pribadi, hingga keluarganya. Tak ada yang mengaku kenal.

Informasi juga dikorek dari Menteri Pertanian Suswono dan Wamentan Rusman Heriawan. Dari keduanya didapat info bahwa Bunda Putri adalah istri salah satu pejabat Kementerian Pertanian. Ia adalah pengekspor asal Cilimus, Jawa Barat. Merasa tak mengenal, pernyataan lalu dikeluarkan.

Sebelum menanggapi pernyataan LHI, Presiden bercerita soal agenda di Brunei, yakni menghadiri KTT ASEAN III. Terkait agenda di Brunei, nada pernyataan SBY relatif datar. Namun, beberapa kali nada suara SBY meninggi ketika menanggapi fakta persidangan.

Singkat cerita, Presiden menuding LHI berbohong dan hanya ingin mengalihkan isu. (Baca: "Presiden Marah Dikaitkan dengan Bunda Putri").

"Seribu persen Luthfi bohong. Saya tidak tahu, saya tidak kenal, dan tidak ada kaitan dengan saya," kata Presiden.

Dalam jumpa pers, Presiden menyebut perlu menghentikan tuduhan LHI sehingga memberikan pernyataan langsung. 

"Kalau saya tidak hentikan malam ini, dalam arti saya memberikan penjelasan yang benar, bisa saja rakyat kita bingung. Jangan-jangan berita itu benar," kata Presiden.

Sengman

Presiden tidak hanya dikaitkan dengan sosok Bunda Putri. Dalam persidangan kasus yang sama, Presiden juga dikaitkan dengan sosok Sengman berdasarkan rekaman sadapan. Tak kalah ngeri, kali ini soal uang Rp 40 miliar.

Dalam rekaman yang diputar di pengadilan, Fathanah menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp 40 miliar sudah dikirim melalui Sengman dan Hendra. Ketika ditanya oleh majelis hakim siapa Sengman, sepengetahuan Ridwan, yang disebut adalah utusan Presiden SBY. (Baca: "Ridwan: Sengman yang Bawa Rp 40 M, Utusan Presiden")

Namun, ketika pernyataan itu muncul lalu berkembang dalam pemberitaan, Presiden tak langsung menghentikannya agar rakyat tidak bingung atau malah beranggapan jangan-jangan pernyataan itu benar seperti ketika menghadapi isu Bunda Putri.

Tanggapan disampaikan sekitar lima hari kemudian. Bukan oleh Presiden, melainkan oleh Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto di sela-sela lawatan Presiden SBY di Polandia.

Dijelaskan, Presiden mengenal Sengman sebagai pengusaha, sama seperti mengenal para pengusaha besar, menengah, dan kecil lain dalam proses pembangunan bangsa. 

"Presiden juga menghadiri acara pernikahan anak pengusaha Sengman, seperti juga kalau diundang acara serupa oleh para pengusaha atau kalangan lain," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com