Jimly Ashiddique: Perppu SBY Bisa Kebiri MK

"Saya rasa itu (perppu) mengganggu. Bisa saja itu dimasuki ide-ide mengebiri MK," ujar Jimly di Cibubur, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Jimly curiga pengeluaran perppu itu tidak murni kemauan Presiden sendiri. Ia menduga SBY disisipi oleh sejumlah pihak yang hendak membatasi kewenangan MK, mengingat selama ini MK menjadi salah satu lembaga tinggi yudikatif di RI.

Pihak yang dimaksud, lanjut Jimly, memanfaatkan situasi MK yang menjadi sorotan negatif publik pasca-penangkapan sang ketua, Akil Mochtar, beberapa waktu lalu atas kasus suap Rp 3 miliar.

"Masyarakat kan saat ini sedang marah-marah ya sama MK. Momentum ini digunakan untuk melampiaskan amarah ke MK karena keputusannya itu banyak mengecewakan mereka," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) itu menegaskan perppu tak perlu dikeluarkan. Ia meminta poin-poin penegasan yang ada dalam perppu itu diimplementasikan dalam kode etik, peraturan MK, dan pengawasan di lembaga DPR.

Pada Sabtu (5/10/2013) lalu, Presiden berpidato tentang lima langkah penyelamatan MK. Kelima langkah itu meliputi, pertama, peradilan di MK diharapkan sangat hati-hati dan MK diharapkan menunda persidangan jangka pendek. Kedua, penegakan hukum oleh KPK diharapkan dapat dipercepat dan konklusif.

Ketiga, Presiden berencana menyiapkan perppu yang mengatur aturan dan seleksi hakim MK. Keempat, perppu itu juga mengatur pengawasan terhadap proses peradilan MK yang dilakukan Komisi Yudisial. Kelima, MK diharapkan melakukan audit internal.

Terkait rencana pembuatan perppu, Presiden mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka merespons krisis yang terjadi di lembaga tinggi negara itu sehubungan dengan tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkan perppu ke DPR, dan diharapkan bisa menjadi UU.