Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/10/2013, 14:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah batal menjadi Ketua Komisi III DPR, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku justru mendapat tawaran jabatan yang lebih tinggi. Ruhut ditawari untuk menjadi Menteri Hukum dan HAM oleh Menhuk dan HAM saat ini, Amir Syamsuddin.

"Waktu rapat dengan pimpinan, aku terharu, Amir bilang, 'Adinda Ruhut mau enggak jadi pengganti aku'," cerita Ruhut di Kompleks Parlemen, Selasa (8/10/2013).

Ruhut menuturkan, Amir saat itu mengaku sudah berkonsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. SBY, kata Ruhut, mengacungkan jempol bagi sikapnya yang mundur dari bursa calon ketua Komisi III DPR. Atas apresiasi dari sikap Ruhut itu, jabatan Menhuk dan HAM pun ditawarkan.

"Tapi, aku bilang enggak, aku hormati Abang (Amir). Dia (Amir) bilang, mungkin aku enggak mau jadi Menhuk dan HAM karena mau jadi ketua Komisi III DPR, sama sekali enggak. Kan aku sudah bilang, aku anggota saja kalian masih sayang sama aku," seloroh Ruhut.

Ruhut berkeyakinan, setelah mundur dari bursa calon ketua Komisi III DPR, akan ada suatu saat posisi yang terhormat baginya. Posisi itu diyakininya bukanlah Menhuk dan HAM. Lalu, apa jabatan bagi Ruhut itu?

"Aku sendiri juga enggak tahu, tapi aku berkeyakinan seperti itu," kata politisi yang juga aktor sinetron ini.

Seperti diberitakan, Ruhut mundur dari bursa calon ketua Komisi III DPR dalam rapat pleno Komisi III, Senin (7/10/2013). Ruhut mengaku alasannya mundur karena permintaan istri dan anak-anaknya yang mengeluhkan Ruhut jarang meluangkan waktu di rumah.

Posisi Ruhut akhirnya digantikan Pieter C Zulkifli. Pieter pun diterima secara musyawarah mufakat oleh anggota Komisi III DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com