Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembunuhan Munir, Utang yang Tetap Ditunggu Pelunasannya

Kompas.com - 08/10/2013, 10:43 WIB

KOMPAS.com — "Saya patah hati tetapi tetap dan telanjur cinta pada negeri ini," kata Suciwati, istri almarhum pejuang hak asasi manusia, Munir, sebagaimana ditirukan Usman Hamid, Senin (7/10/2013), di Jakarta.

Pernyataan ini, menurut Usman, disampaikan Suciwati saat mendengar, pada 2 Oktober lalu, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali terpidana pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Hukuman Pollycarpus dikurangi dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara.

Usman mengenang Munir yang meninggal karena dibunuh pada 7 September 2004 sebagai simbol perlindungan dan perjuangan penegakan HAM di Indonesia.

"Munir menyadari sistem peradilan negeri ini rusak. Namun, dia tidak berhenti mencoba," kenang Usman, yang sejak 1998 bergaul dengan Munir di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Aktivis yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Korban HAM melakukan aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2012). Aksi Kamisan ke-272 tersebut bertepatan dengan peringatan 8 tahun wafatnya aktivis HAM, Munir. Para demonstran mewarnai aksi ini dengan menampilkan topeng-topeng berbentuk wajah Munir.
"Munir satu tokoh pejuang HAM yang tidak bisa diabaikan pada zamannya. Kematiannya menjadi momentum mengejar keadilan atas kasus pembunuhan dan kekejian serupa di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, yang telah bergaul dengan Munir sejak tahun 1990-an.

Awalnya, Hendardi melihat ada harapan dalam penuntasan kasus Munir, apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 pernah menyatakan penuntasan kasus ini merupakan the test of our history. Tahun itu, Presiden bahkan membentuk tim pencari fakta yang dipimpin Marsudi Hanafi dari kepolisian. Kejaksaan dan aktivis HAM tergabung di tim ini.

"Namun, dengan dikabulkannya PK Pollycarpus, semua itu seperti omong kosong. Sekarang, yang terlihat justru upaya mengulur waktu penuntasan kasus itu," ujar Hendardi.

Padahal, seperti disampaikan Choirul Anam, Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), penuntasan kasus Munir merupakan utang Pemerintah Indonesia yang ditunggu dunia dan masyarakat Indonesia.

"Bulan Juni lalu Komite HAM PBB meminta Pemerintah RI menyelesaikan kasus Munir dalam waktu satu tahun, artinya pada pertengahan 2014. Namun, hukuman Pollycarpus malah dikurangi hingga sebentar lagi dia bebas. Padahal, dalang pembunuhan Munir belum terungkap. Permintaan maaf Badan Intelijen Negara dan Garuda Indonesia juga belum terdengar," kata Choirul. (Iwan Santoso)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com