Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Tipikor: Berdemokrasi Mahal Ya, Pak?

Kompas.com - 19/09/2013, 19:01 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nawawi Pomolango tak habis pikir dengan banyaknya uang yang dikeluarkan untuk pesta demokrasi di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Hal itu dilontarkan Nawawi saat ingin mencecar dana yang dikeluarkan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin untuk pemenangannya sebagai calon gubernur Sulsel.

"Saya sempat pikir-pikir, ngomongin perkara daging sapi, duit, ngomongin berlian juga duit, Pilgub duit lagi, banyak betul duitnya. Saya bayangin kalau saya naik busway pakai duit itu sudah muter-muter Jakarta sekian kali. Mahal ya berdemokrasi, Pak?" tanya Nawawi kepada Ilham di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

"Sangat mahal, Pak. Kita berhubungan dengan orang banyak, Yang Mulia," jawab Ilham. Ilham hadir sebagai saksi untuk terdakwa kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah.

Dalam persidangan, Ilham mengaku memberikan Rp 8 miliar untuk PKS melalui Fathanah. Selain itu, dia juga memberikan Rp 2,5 miliar pada Partai Hanura. Uang tersebut diberikan untuk mendukung pemenangan Ilham yang saat itu maju sebagai calon gubernur Sulsel. Menurut Ilham, hal tersebut biasa dilakukan oleh partai politik.

"Saya kira hal yang biasa terhadap partai dalam rangka pemenangan dan dana itu memang digunakan untuk pemenangan bakal calon yang diusung partai," terang Ilham yang berasal dari Partai Demokrat ini.

Saat itu Ilham mengaku diusung sembilan partai, termasuk PKS dan Hanura. Dukungan dari partai lain, terang Ilham, diperlukan agar dirinya memenuhi persyaratan untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Sulsel. Meskipun akhirnya Ilham kalah dalam Pilgub Sulsel.

Ilham mengatakan, PKS bersedia mendukungnya jika ada dana pemenangan. PKS kemudian meminta Rp 10 miliar. Namun, Ilham hanya menyanggupi Rp 8 miliar. "Sebenarnya diminta Rp 10 miliar. Kesanggupan kami Rp 8 miliar. Kami bayar Rp 8 miliar dengan bertahap," lanjut Ilham.

Ilham membayarnya dengan transfer maupun tunai kepada Fathanah. Menurut Ilham, Fathanah adalah orang yang diutus oleh PKS untuk mengurusi wilayah Sulsel. Ilham pun akhirnya memercayakan kepada Fathanah. Ilham juga telah mengenal Fathanah sejak kecil di Makassar. 

"Setelah kami dipertemukan jajaran Dewan Pimpinan Pusat melalui Ketua Umum dan Sekjen, DPP mengatakan bahwa urusan Sulsel nanti dengan Ahmad Fathanah saja. Jadi, saya tidak punya keraguan untuk itu," paparnya.

Ilham dihadirkan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Fathanah. Dalam kasus ini, Fathanah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Fathanah didakwa bersama-sama Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi.

Dia didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan yang nilainya mencapai Rp 34 miliar dan 89.321 dollar AS. Diduga, harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com