Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Tak Ada Capres Istimewa

Kompas.com - 19/09/2013, 18:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai salah satu latar belakangnya maju sebagai kandidat calon presiden karena tidak adanya kandidat yang istimewa. Kandidat-kandidat capres yang saat ini ada dinilai hanya mengandalkan elektabilitas, tanpa memedulikan integritas dan moralitas.

“Selama ini kan saya melihat capres yang ada tidak ada istimewanya. Andalannya hanya popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Tidak ada integritas dan moralitas,” ujar Mahfud saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Kamis (19/9/2013).

Dengan situasi seperti itu, dan didorong dukungan sejumlah kiai, Mahfud pun memutuskan maju sebagai capres. “Jadi ya sudah, saya akan tampil untuk menjadi (calon) alternatif,” katanya.

Mahfud mengklaim mendapat dukungan dari kalangan kampus, ulama, hingga aktivis lembaga swada masyarakat (LSM). Dukungan itu muncul, kata Mahfud, lantaran dinilai berhasil memimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika itu, ia mampu menggungkap praktik mafia hukum peradilan.

“Dulu dikatakan mafia hukum itu bohong. Setelah muncul putusan itu, saya dianggap berani dan mencerminkan kejujuran. Maka saya akan tampil dengan modal itu,” imbuh Mahfud.

Saat ini baru Partai Golkar, Partai Hanura, dan PAN yang sudah mendeklarasikan calon presidennya. Partai Golkar mengusung Aburizal “Ical” Bakrie, Partai Hanura mengusung duet Wiranto-Hary Tanoe, sementara PAN menjagokan Hatta Rajasa.

Selain itu, Partai Gerindra meski belum melakukan deklarasi tetapi arah dukungannya menuju kepada Prabowo Subianto. Nama Mahfud MD menyeruak di antara para kandidat capres itu. Mahfud menyatakan akan tetap maju sebagai capres dari PKB. Hal ini karena dia memang dari awal berasal dari partai itu.

“Maka dari itu juga, akhirnya saya memutuskan tidak ikut konvensi. Saya ini orang PKB, jadi miqot (tempat mengambil niat ibadah) harus juga dari PKB,” ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com