Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Seyogianya Diuji dalam Konvensi

Kompas.com - 07/09/2013, 14:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Efendi Ghazali, berpendapat, kepastian maju atau tidaknya Gubernur DK Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 seyogianya lahir dari mekanisme konvensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kapabilitas Jokowi harus dibuktikan. Mekanisme konvensi adalah jawaban untuk pembuktian itu.

"Konvensi itu membuat para calon dari partai berbeda saling berkontestasi dalam gagasan-gagasan besar bernegara," ujar Efendi yang dihubungi wartawan, Sabtu (7/9/2013). Menurutnya, konvensi akan mematangkan Jokowi dalam merespons gagasan-gagasan dari peserta konvensi lain.

Di mata Efendi, Jokowi memiliki keunggulan dari sisi karakter kepemimpinan. Namun, dia menegaskan, Indonesia butuh sosok pemimpin yang tidak hanya berkarakter atau berkharisma, tetapi juga mampu menjawab persoalan sekaligus tantangan bangsa secara global. 


"Katakanlah, para calon bisa memperdebatkan Garis Besar Haluan Rakyat (GBHR)," lanjutnya.

Ia mencontohkan Obama. Gagasan-gagasan Obama soal perbaikan Amerika mengemuka saat ia melakukan konvensi melawan Hillary Clinton.

Nama Jokowi unggul dalam sejumlah survei. Meski elektabilitas Jokowi meroket, PDI-P sama sekali belum menyinggung soal calon yang akan mereka usung dalam Pemilu Presiden 2014.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, penetapan nama calon presiden dari partai yang dipimpinnya menunggu waktu yang tepat setelah pemilu legislatif.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com