Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Unggul pada Survei FSI

Kompas.com - 02/08/2013, 22:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melejit jauh mengungguli tokoh lain dalam survei pemilihan presiden. Dalam paparannya, Direktur FSI Nelly Rosa Juliana menyampaikan bahwa sebanyak 27,4 persen masyarakat responden memilih Prabowo sebagai tokoh yang dianggap layak sebagai presiden.

Tingginya angka itu didasari anggapan masyarakat tentang Prabowo yang tegas, pemberani, dan tidak mengeluh, serta berhasil membawa Gerindra sebagai partai yang konsisten memperjuangkan rakyat dan bersih dari korupsi.

Jauh di bawah Prabowo, ada nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berdasarkan survei FSI memiliki tingkat keterpilihan sebesar 12,7 persen, diikuti oleh kader PDI Perjuangan Joko Widodo dengan tingkat keterpilihan sebesar 11,3 persen. Hasil survei ini diakui menerobos hasil survei yang banyak dilakukan oleh lembaga lainnya.

”Kami independen, pembiayaan survei dibiayai oleh kami sendiri yang di dalamnya terdapat banyak LSM dan perusahaan. Survei ini bukan pesanan,” kata Nelly saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Jumat (2/8/2013) petang.

Hadirin yang datang pada peluncuran survei ini turut menyikapi secara kritis hasil ini. Beberapa di antaranya mengajukan pertanyaan, termasuk terkait dengan validitas survei yang dilakukan selama 10 hari, mulai dari 18 Juli hingga 28 Juli 2013.

Hadirin, misalnya, menanyakan bukti fisik berupa dokumentasi wawancara, indikator pertanyaan yang disampaikan kepada responden, dan kriteria serta latar belakang responden yang dilibatkan dalam survei tersebut. Menanggapi semua pertanyaan itu, Nelly tak mampu memberikan jawaban yang jelas.

Semua bukti survei yang diminta tidak ditampilkan dengan alasan lembaganya memiliki hak intelektual untuk merahasiakannya.

Hadir juga dalam jumpa pers itu pengamat politik dari Etos Institute, Irwan Suhanto. Ia menyatakan, semua lembaga survei memiliki hak untuk tidak menampilkan semua hasil risetnya. Ia juga menyampaikan ada etika yang mengatur di mana lembaga survei tak bisa dipaksa untuk membuka semua informasi yang dimilikinya kepada publik.

”Mereka (lembaga survei) punya hak untuk membuka, termasuk hak untuk tertutup. Kita tidak bisa menelanjangi lembaga survei karena validitas survei hanya milik pihak yang diuntungkan,” ujar Irwan.

Selain Prabowo, Megawati, dan Joko Widodo, FSI juga memasukkan nama lain dalam survei. Di antaranya adalah Wiranto (8,4 persen), Hatta Rajasa (5,8 persen), Aburizal Bakrie (4,9 persen), dan lainnya. FSI melakukan survei dengan metode deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan dengan tatap muka oleh jaringan FSI di lokasi survei.

Responden berasal dari 21 provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan jumlah responden sebanyak 1.000, FSI mengklaim survei yang dilakukannya memiliki margin of error sekitar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 98 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com