Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak "Nyapres", Prabowo yang Jadi Presiden

Kompas.com - 17/07/2013, 19:53 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mencalonkan diri atau tidak mendapatkan dukungan dari partai politik untuk pencalonannya menjadi calon presiden di tahun 2014 mendatang, maka Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi kandidat kuat untuk menduduki kursi RI-1. Prediksi itu muncul melalui hasil survei yang dirilis oleh Pusat Data Bersatu (PDB), Rabu (17/7/2013).

"Kalau Jokowi tidak mencalonkan diri, maka Prabowo yang akan menjadi presiden, bahkan suaranya jauh melebihi Ibu Mega," kata Chairman of PDB Didik J Rachbini di Jakarta.

Berdasarkan data survei terbaru, elektabilitas calon presiden dari PDB per Juni 2013, Jokowi menempati urutan teratas dengan perolehan suara 29,57 persen. Di tempat kedua, Prabowo duduk dengan 19,83 persen suara, dan Megawati Soekarnoputri dengan 13,08 persen suara.

Seandainya Jokowi tidak maju, maka Prabowo akan memiliki elektabilitas tertinggi dengan perolehan suara 25,47 persen. Sementara itu, Megawati di peringkat kedua dengan 16,5 persen, disusul Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dengan 13,93 persen.

Survei PDB per Juni 2013 merupakan hasil survei kedua yang dikeluarkan oleh lembaga survei yang juga digawangi oleh Theo L Sambuaga, Peter F Gontha, Muladi, dan Tanri Abeng itu. Pada hasil survei Januari lalu, untuk pertama kalinya nama Jokowi dimunculkan.

"Dulu nama Prabowo terus tapi ketika di Januari, untuk pertama kalinya kita yang terlebih dahulu memunculkan nama Jokowi. Kami menyampaikan hasil riset baru karena masyarakat sepertinya butuh figur yang baru, terutama setelah Pilgub DKI," jelas Didik.

Survei PDB dilakukan pada 11 hingga 18 Juni 2013 di 30 Provinsi, minus Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat (Kalimantan Utara belum terhitung). Ada 1.200 responden yang diwawancara langsung dengan usia minimum 17 tahun dan seluruhnya telah menikah. Metode survei menggunakan kuesioner terstruktur dengan margin of error 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com