Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Nazar Pernah Sebut 5 Partai Terkorup di DPR

Kompas.com - 01/08/2013, 11:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku tak terkejut dengan pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang kini mulai berkicau dan menyebut peranan orang baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian saham Merpati dan proyek e-KTP. Menurut Ruhut, Nazar pernah berkilah bahwa dirinya bukan otak koruptor nomor satu di DPR. Dia lalu menyebutkan lima partai terkorup di parlemen.

"Pertama dia sebut PDI Perjuangan, lalu Golkar, ketiga PKS, setelah itu PPP, baru Demokrat. Menurut Nazar, semua pemain banggar korupsi mau partai besar mau partai kecil kayak Hanura semua dapat jatah," ucap Ruhut saat dihubungi Kamis (1/8/2013).

Menurut Ruhut pula, Nazar sempat menyeret nama politisi Demokrat, PDI Perjuangan, dan Golkar terlibat korupsi di parlemen.

"Dia (Nazar) sebenarnya sudah sebut Bendum Golkar dan PDI-P. Aku tidak lupa waktu awal periksa dia di tim investigasi internal partai pas kasus ini awal mencuat," ujar Ruhut.

Mengutip ucapan Nazar kepada tim investigasi internal Demokrat, Ruhut mengatakan, Golkar dan PDI Perjuangan paling lihai bermain anggaran.

"Ya kalau saya dengar pernyataan Nazar ini wajar bos. Dia bilang dua partai itu kan yang sudah lama dan paling tahu seluk-beluk APBN, sementara Nazar baru-baru ini aja jadi anggota DPR," tutur Ruhut.

Oleh karena itu, Ruhut mendukung langkah Nazar untuk membongkar keterlibatan anggota-anggota dewan lain dari berbagai kasus korupsi yang diketahuinya. Nazar, lanjutnya, selama ini membuktikan setiap tudingannya kepada para politisi.

"Termasuk kalau dia sebut Demokrat, bongkar saja semuanya. Dia ini kan bisa jadi whistle blower," kata Ruhut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nazaruddin kembali berkicau. Nazar menyebutkan keterlibatan Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey dalam proyek pembangunan gedung pajak dan dugaan korupsi perusahaan penerbangan Merpati. Tak hanya nama Olly, Nazar juga menyebutkan nama Bendahara Umum Partai Golkar dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto.

Dia mengaku semua detail telah disampaikan ke KPK. Di sisi lain, Nazar juga menyeret lagi nama politisi Partai Demokrat Munadi Herlambang. Ia mengaku diperintah Munadi soal pembelian saham PT Garuda Indonesia. Pembelian saham PT Garuda Indonesia ini ditengarai berasal dari dana hasil korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com