Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 PR Panglima Baru TNI

Kompas.com - 31/07/2013, 08:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, komisi telah menerima surat usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait calon Panglima TNI yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Surat itu diterima DPR pada tanggal 15 Juli 2013. Presiden mengajukan satu calon tunggal, Jenderal TNI Moeldoko, yang saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Menurut Hasanuddin, ada lima tugas penting yang harus diselesaikan Panglima TNI mendatang, yaitu, pertama, meningkatkan disiplin TNI yang dinilainya merosot setelah kasus Cebongan dan perkelahian antara TNI dengan Polri. Kedua, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit; ketiga, meneruskan reorganisasi TNI melalui program MEF atau minimum essential forces; keempat, tetap menjaga netralitas TNI; dan kelima, menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai UU TNI Nomor 34 tahun 2004.

"Antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM, pembinaan karier, dan lain-lain," kata Hasanuddin, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (31/7/2013).

Sementara itu, terkait sosok Moeldoko, Hasanuddin menilai, meski baru menjabat Kepala Staf TNI AD selama dua bulan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai calon Panglima TNI.

"Riwayat jabatannya, walaupun sebentar-sebentar, pernah menjabat dua kali jabatan bintang 3, sebagai Wagub Lemhanas dan Wakasad. Dia juga pernah dua kali sebagai Panglima Kodam," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Panglima TNI kemungkinan akan digelar setelah 20 Agustus 2013.

KOMPAS.com/Sandro Gatra Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (TNI) Moeldoko
Calon tunggal

Sebelumnya diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan satu nama sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Calon tunggal itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko. Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

"DPR sudah menerima surat dari Presiden tanggal 23 Juli lalu soal calon pengganti Panglima TNI, yaitu Jenderal Moeldoko," kata Priyo.

Setelah menerima nama calon yang diajukan Presiden, Pimpinan DPR selanjutnya akan menyerahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) dan Komisi I untuk mempertimbangkan calon itu.

"Diperkirakan paling cepat pada minggu ketiga bulan Agustus," katanya.

Nantinya, DPR akan memberikan rekomendasi tanpa catatan atau dengan catatan terhadap calon Panglima TNI itu. Namun, Priyo memprediksi, proses pencalonan Moeldoko di DPR akan berjalan lancar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com