Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut PPP, Survei Hanya Potret Realitas Sesaat

Kompas.com - 17/07/2013, 09:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) belum mencerminkan tingkat elektabilitas partai pada Pemilu 2014 mendatang. Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy atau Romy menyebutkan, survei hanya mencerminkan realitas sesaat.

"Survei itu potret, sebagai sebuah potret ditangkap realitas sesaat yang diwakili responden. Karena ini masih sebuah potret, maka hasilnya berbeda-beda antara satu lembaga survei dan lembaga survei yang lain," ujar Romy di sela-sela acara buka bersama dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Jakarta, Selasa (16/7/2013) malam.

Romy mengungkapkan, survei juga tidak bisa menangkap realitas keseluruhan. Alasannya, menurut dia, yang ditampilkan survei lebih banyak soal kinerja partai yang dipotret media massa.

"Survei hanya menangkap kinerja media dari parpol karena sampai saat ini belum ada satu pun partai yang menggerakkan mesin elektoralnya seperti tokoh lokal ataupun caleg," kata Romy.

Ketua Komisi IV ini juga menjelaskan, keberadaan tokoh lokal dan caleg bisa mendongkrak elektoral partai. Tetapi, para caleg saat ini belum optimal bergerak di daerah-daerah. Selain itu, Romy juga menyoroti persoalan relasi media yang dimiliki kader partai.

Jika ada kader yang memiliki jaringan media yang baik, maka akan mempengaruhi kinerja partai di media.

"Misalnya saja Hanura yang sudah menguasai tiga media dari 12 TV nasional. Ical ada TV One dan ANTV, Nasdem ada Metro TV. Oleh karenanya, kalau di dalam survei, partai nasionalis lebih unggul ini lebih ke kinerja media," paparnya.

Peringkat kedelapan

LSN merilis hasil survei keterpilihan partai politik yang dilakukan pada 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya, PPP berada di posisi kedelapan dengan suara 4,3 persen.

Berada pada urutan teratas, yakni Partai Golkar, dengan 19,7 persen disusul PDI Perjuangan dengan 18,3 persen. Selanjutnya, Partai Gerindra (13,9 persen), Partai Hanura (6,9 persen), Partai Demokrat (6,1 persen), PKB (4,8 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), PPP, PAN (3,8 persen), PKS (3,8 persen), PBB (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen). Adapun yang tidak memilih partai mana pun sebanyak 11,9 persen.

Survei dilakukan terhadap 1.230 responden dengan margin of error 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com