Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Apakah Konvensi Tepat untuk Tentukan Capres?

Kompas.com - 04/07/2013, 02:47 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa partai mulai memunculkan kandidat-kandidat yang akan diusung dalam Pemilu Presiden 2014. Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menimbang-nimbang untuk mengikuti langkah itu. Bahkan, cara untuk menentukan calon yang akan mereka usung, termasuk konvensi, masih dalam kajian.

"PPP masih kaji lagi apakah konvensi itu harus dilaksanakan atau perlu, apakah konvensi cocok untuk jaring calon presiden," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (3/7/2013). Dia mengatakan, ada beberapa pihak yang meragukan mekanisme konvensi merupakan cara yang tepat untuk menjaring bakal calon presiden dan wakil presiden.

PPP, kata Suryadharma, tak mau  gegabah memutuskan konvensi sebagai cara untuk menentukan bakal kandidat mereka, apalagi bila ternyata konvensi menghasilkan kader internal sebagai bakal calon itu dikhawatirkan justru yang didapat adalah pandangan negatif untuk PPP. "Jangan-jangan konvensi bagi PPP berbuah jadi citra buruk. Karenanya, masih kami pertimbangkan," ujar dia.

Sebagai bahan kajian pula, lanjut Suryadharma, PPP melihat konvensi capres yang pernah ada sebelumnya. Di antara rujukan itu adalah konvensi di Amerika Serikat atau konvensi Partai Golkar di tataran domestik.

Suryadharma mengakui konvensi Partai Golkar memang terbukti menaikkan elektabilitas partai itu. Dilihat dari sisi itu, kalaupun PPP akan menggelar konvensi, mekanisme yang tepat masih akan ditimbang-timbang. "PPP konvensi seperti apa? Kalau digelar apakah untuk internal atau eksternal. Kalau internal banyak yang bilang enggak ada gunanya," imbuh dia.

Sejauh ini, partai peserta Pemilu 2014 yang sudah menyatakan akan menggelar konvensi adalah Partai Demokrat. Partai itu rencananya menggelar konvensi secara terbuka dengan mengundang bakal calon presiden dari internal maupun eksternal Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Nasional
    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    Nasional
    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Nasional
    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Nasional
    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Nasional
    UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

    UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

    Nasional
    Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

    Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

    Nasional
    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

    Nasional
    Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

    Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

    Nasional
    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com