Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar, PKS, PD: Publikasikan CV Caleg!

Kompas.com - 26/06/2013, 19:30 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya semua calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional setuju jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan. Meski demikian, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh tiga partai lain, yakni PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

"Penjelasan dari tim panitia, PKS terbuka untuk ekspose ke publik. Tidak ada penolakan," kata Ketua DPP PKS Bidang Humas Mardani Ali Sera kepada Kompas.com, Rabu (26/6/2013).

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tantowi Yahya malah tak yakin ada caleg yang menolak riwayat hidupnya diumbar ke publik. Ia menjamin, semua caleg Partai Golkar siap transparan menghadapi pemilihan legislatif di 2014 nanti. "Saya yakin tidak ada keberatan seperti itu. Kontak saja ke sekjen kalau ingin minta CV (curriculum vitae) semua caleg Partai Golkar," kata Tantowi.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menanggapi keras penolakan bakal caleg tersebut. Sebaliknya, justru ia mendorong KPU untuk tidak segan membuka informasi itu ke khalayak luas. "Saya setuju biodata di-publish agar semua rakyat tahu siapa wakilnya yang akan dipilihnya nanti," ujar Sutan.

Sebelumnya, anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, dari 5.650 nama caleg yang telah masuk di dalam daftar calon sementara (DCS), terdapat 140 nama caleg yang enggan jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan.

Hadar mengungkapkan, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya semua caleg dari PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional yang menyetujui jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan oleh KPU. Persetujuan tersebut ditandatangani dalam Formulir Model BB 11 yang sebelumnya telah diserahkan KPU untuk diisi oleh para caleg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com