Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jero Wacik: Pertamina, Amankan Pasokan BBM Selama 2 Pekan!

Kompas.com - 21/06/2013, 12:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menginstruksikan Pertamina menyediakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke SPBU selama dua pekan ke depan untuk mencegah kelangkaan. SPBU juga diminta memperpanjang jam operasional menjelang kenaikan harga.

"Pertamina saya sudah minta dalam dua minggu ini digelontorkan stoknya. SPBU juga kalau banyak yang antre tambahlah (waktu pelayanan)," kata Menteri ESDM Jero Wacik di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Jero mengatakan, untuk kalangan menengah ke atas, yang terpenting BBM tersedia. Mereka tidak mempermasalahkan jika harga naik. Untuk kalangan miskin, kata dia, pemerintah akan membantu dengan pemberian kompensasi.

Kompensasi tersebut berupa beasiswa, beras miskin, dan program keluarga harapan. Ketiga kompensasi itu telah berjalan. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 kepada 15,5 juta jiwa selama empat bulan.

Jero kembali membantah bahwa BLSM bermuatan politik untuk kepentingan Pemilu 2014 seperti dituduhkan banyak pihak, terutama parpol oposisi. Tuduhan itu muncul berkaca pada program bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pemilu 2009.

"Ini bukan kepentingan politik. (Kalau politik) mestinya enggak usah (naik BBM). Apalagi politiknya Partai Demokrat, ngapain naikin sekarang? Nanti aja biar presiden yang baru. Apalagi jelang pemilu, risikonya terlalu besar. Tapi demi ekonomi Indonesia karena menyangkut hajat rakyat, maka dinaikkan," kata politisi Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, pemerintah akan menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Rencananya, kenaikan tersebut akan disampaikan malam nanti dan akan berlaku pada Sabtu pukul 00.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com