Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Kompas.com - 28/06/2024, 07:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep makin kencang disebut-sebut akan turut serta dalam Pilkada DKI Jakarta.

Terbaru, Presiden Joko Widodo disebut-sebut telah menawarkan putra bungsunya itu ke sejumlah partai politik untuk mengisi kursi bakal calon wakil gubernur di Jakarta pada Pilkada tahun ini.

Kaesang sebelumnya memang mengaku siap dipasangkan dengan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024.

Kaesang mengatakan, komunikasi antara PSI Jakarta dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta sudah terjalin. Ia pun tidak masalah jika diduetkan dengan Anies maupun Ridwan Kamil.

"Kalau itu kan komunikasinya sekarang masih di tingkat provinsi, di teman-teman DPW ya. Tapi kalau saya ditanya siap atau enggak, ya harus siap," kata Kaesang di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).

Versi Sekjen PKS

Penawaran nama Kaesang ke beberapa partai oleh Presiden Jokowi diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi.

Aboe memang tidak menjelaskan lebih lanjut partai mana saja yang sudah disodorkan nama Kaesang.

Namun ia tidak membantah PKS menjadi salah satu partai yang ditawari.

"Sudah-sudah, sudah menyodorkan. Sudah menyodorkan, kita lihat saja. Sudah ya, cukup ya. (Disodorkan) Ke mana-mana," kata Aboe Bakar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Baca juga: Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Aboe pun bungkam ketika ditanya informasi tersebut diperoleh dari mana. Menurutnya, praktik cawe-cawe di tanah politik sudah biasa terjadi.

"Enggak ada, enggak ada," katanya sambil berlalu.

Versi Kaesang dan Istana

Mendengar pernyataan Aboe, Kaesang membantah mentah-mentah.

Dia menegaskan, sang ayah tidak pernah menawarkan dirinya ke sejumlah partai seperti yang dikatakan Aboe kepada awak media.

Menurutnya, Aboe telah menggunakan cara-cara yang tidak baik dan membohongi publik.

"Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi," bantah Kaesang, Kamis.

Baca juga: Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang menuturkan, kewenangan mencalonkan itu berada di Ketua-ketua Umum Partai.

keinginannya untuk maju dalam Pilkada pun beralasan mengingat partainya punya 8 kursi di kota metropolitan itu.

"Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya enggak apa-apa juga," jelas Kaesang.

Di kesempatan yang sama, Kaesang meminta Aboe jangan sembarangan membawa nama Presiden Jokowi dalam ranah politik.

Pasalnya, kewenangan mencalonkan pasangan cagub dan cawagub ada di ketua umum partai-partai politik.

Sebagai ketua umum, lanjut Kaesang, dirinya juga punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI.

"Kewenangan itu semua ada di ketua umum kok, jadi kita tunggu saja. Jangan bawa-bawa Presiden, lah. Yang Ketua Umum kan saya," tegas Kaesang.

Bantahan serupa juga disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Grace Natalie.

Grace menyatakan, Kepala Negara tidak pernah menyodorkan nama Kaesang kepada partai politik untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Grace mengeklaim, Jokowi tidak pernah ikut campur dalam pencalonan kepala daerah di daerah mana pun.

"Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait Pilkada di mana pun," tegasnya.

Baca juga: Stafsus Klaim Jokowi Tak Cawe-cawe di Pilkada Manapun

Grace menegaskan Jokowi fokus menjalankan tugasnya sebagai presiden hingga akhir masa jabatannya pada Oktober 2024 mendatang.

Sementara, pencalonan kepala daerah adalah wewenang partai politik.

"Persoalan pilkada adalah ranah partai. Pak Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang," kata dia.

Mengulang cerita Pilpres 2024?

Jauh sebelum sekjen PKS buka suara, Jokowi bahkan sempat disebut menolak Kaesang maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

"Tadi saya tanya sama bapak habis rapat, ‘Pak, gimana kalau Kaesang maju Wagub Jakarta?’ ‘Waduh gitu, jangan Pak Zul,’ katanya,” tutur Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Respon Jokowi soal karier politik Kaesang serupa dengan responnya ketika ditanya mengenai peluang Gibran maju dalam Pilpres 2024 pada 4 Mei 2023 lalu.

Kala itu, Jokowi meminta publik berpikir logis karena usia Gibran belum memenuhi syarat menjadi capres-cawapres jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasalnya, usia minimal capres-cawapres saat itu adalah 40 tahun.

“Yang pertama umur, yang kedua (Gibran) baru dua tahun jadi wali kota, yang logis ajalah,” sebutnya.

Baca juga: Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Kendati demikian, kenyataan berubah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi soal batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun yang menuai sorotan.

Jokowi mengakui memberi restu jika Gibran ingin menjadi Cawapres Prabowo setelah memimpin Apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, 22 Mei 2023.

“Orangtua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui,” katanya saat itu.

Putusan MA memuluskan jalan Kaesang

Faktanya, perubahan batas usia kembali terjadi di Pilkada 2024 melalui putusan Mahkamah Agung (MA) yang diketuk pada Kamis (30/5/2024).

Melalui putusan tersebut, batas usia 30 tahun untuk calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) dimaknai bukan saat mendaftar, tapi saat dilantik.

Sontak, putusan itu kembali menuai pro dan kontra karena kembali disebut-sebut melanggengkan politik dinasti Jokowi dengan memajukan putranya.

Pasca-putusan MA, jalan Kaesang ikut Pilkada 2024 terbuka lebar. Sebab, pelantikan kepala daerah terpilih baru digelar pada 2025, saat Kaesang sudah berusia kepala tiga.

Diketahui, Kaesang baru berusia 29 tahun saat Pilkada Serentak 2024 digelar November. Ia yang lahir tahun 1994, baru genap berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hendry Lie Belum Dipanggil Lagi di Kasus Timah, Kejagung: Masih Sakit

Hendry Lie Belum Dipanggil Lagi di Kasus Timah, Kejagung: Masih Sakit

Nasional
Puan Minta Pemerintah Evaluasi Serius Agar Peretasan PDN Tak Terulang

Puan Minta Pemerintah Evaluasi Serius Agar Peretasan PDN Tak Terulang

Nasional
KPK Panggil Pejabat Kemensos Jadi Saksi Kasus Bansos Presiden

KPK Panggil Pejabat Kemensos Jadi Saksi Kasus Bansos Presiden

Nasional
PKS Sarankan PKB Jadikan Anies Kader Supaya Mau Dukung Duet Anies-Sohibul

PKS Sarankan PKB Jadikan Anies Kader Supaya Mau Dukung Duet Anies-Sohibul

Nasional
Penutupan Kasus Dugaan Penyiksaan Afif Maulana Dinilai Bentuk Arogansi Polisi

Penutupan Kasus Dugaan Penyiksaan Afif Maulana Dinilai Bentuk Arogansi Polisi

Nasional
Serangan Ransomware Ancaman bagi Geopolitik Indonesia

Serangan Ransomware Ancaman bagi Geopolitik Indonesia

Nasional
Buru Orang yang Viralkan Kasus Afif Maulana, Polda Sumbar Dianggap Jatuhkan Citra Polri

Buru Orang yang Viralkan Kasus Afif Maulana, Polda Sumbar Dianggap Jatuhkan Citra Polri

Nasional
Kritisi Tema Hari Bhayangkara, Pengamat: Bisa Dibaca 'Mengamankan' Ekonomi...

Kritisi Tema Hari Bhayangkara, Pengamat: Bisa Dibaca "Mengamankan" Ekonomi...

Nasional
Puan Akui PDI-P Prioritaskan Andika Perkasa sebagai Cagub Jakarta

Puan Akui PDI-P Prioritaskan Andika Perkasa sebagai Cagub Jakarta

Nasional
Hadiri Pelatihan Pemenangan Pilkada PDI-P, Mahfud Bicara soal Elektabilitas dan Moralitas

Hadiri Pelatihan Pemenangan Pilkada PDI-P, Mahfud Bicara soal Elektabilitas dan Moralitas

Nasional
KPK Usut 2 Kasus Korupsi di PT Jasindo Terkait Pembayaran Komisi

KPK Usut 2 Kasus Korupsi di PT Jasindo Terkait Pembayaran Komisi

Nasional
Berkaca Survei LSI, Puan Sebut Kaesang Jadi Salah Satu Pertimbangan PDI-P di Jateng

Berkaca Survei LSI, Puan Sebut Kaesang Jadi Salah Satu Pertimbangan PDI-P di Jateng

Nasional
Eksepsi Tak Diterima, Sidang Kasus Korupsi Eks Dirjen Kemenakertrans Dilanjutkan

Eksepsi Tak Diterima, Sidang Kasus Korupsi Eks Dirjen Kemenakertrans Dilanjutkan

Nasional
Sebut Wisuda Ajang Kampus Cari Duit, Muhadjir: Kalau Perlu Setruk Keluarganya Datang, Beli Undangan

Sebut Wisuda Ajang Kampus Cari Duit, Muhadjir: Kalau Perlu Setruk Keluarganya Datang, Beli Undangan

Nasional
Puan Minta MKD Ungkap Nama Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

Puan Minta MKD Ungkap Nama Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com