Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta TNI-Polri mewaspadai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Permintaan itu diungkapkan Hadi saat menjadi pembicara kunci pada “Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku” di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6/2024).

Hadi mengatakan, biasanya, pelaksanaan pilkada digelar dua kali, yakni pemilihan di daerah dan proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

“Biasanya pilkada ini pelaksanaannya dua kali, biasanya dua kali. Mudah-mudahan sekali saja. Dua kali artinya apa? Biasanya dilaksanakan di daerah. Yang kedua dilakukan di MK,” kata Hadi, dipantau dari Youtube Kemenko Polhukam.

Hadi pun meminta kepada TNI-Polri untuk mengawal proses pelaksanaan Pilkada 2024.

“TNI-Polri di sini hadir, ini harus mewaspadai pengamanan pada saat pilkada sebenarnya, dan pengamanan pada waktu sidang MK,” tutur Menko Polhukam.

Hadi meminta gelar pasukan TNI-Polri di daerah siap mengamankan sehingga Pilkada 2024 berjalan aman.

“Pasca-pilkada juga aman semuanya,” ujar mantan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU itu.

Baca juga: Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Adapun rapat kali ini merupakan rakor yang kedua digelar Kemenko Polhukam setelah di Jayapura, 29 Mei silam.

Dalam rakor di Jayapura, Hadi meminta agar aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri netral dalam Pilkada 2024.

“Saya kembali mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi), harus bersifat netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujar Hadi.