Serangan "Ransomware" PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara dianggap memperlihatkan kesiapan pemerintah dalam mengamankan data digital masyarakat masih rendah.

"Terjadinya gangguan pada sistem PDN juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran akan keamanan siber, karena hal seperti ini seharusnya sudah bisa diprediksi sebelumnya dan dilakukan berbagai langkah pencegahan," kata Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/6/2024).

Peladen (server) PDN Sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur mengalami serangan siber perangkat lunak jahat dengan tebusan (ransomware).

Lembaga yang mengelola peladen PDN Sementara adalah konsorsium Telkom dan Lintasarta.

PDN Sementara mengalami serangan brain chiper ransomware pengembangan terbaru bernama lockbit 3.0.

Baca juga: Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Perangkat lunak jahat itu bekerja dengan cara mengambil alih kendali akses terhadap data, lalu menguncinya dengan sandi yang hanya bisa dibuka jika korban membayar tebusan dengan nilai yang ditentukan pelaku.

Akan tetapi, kemungkinan besar pelaku sudah terlebih dulu menyalin data masyarakat yang berada di PDN sebelum dikunci. Data masyarakat yang sudah terlanjur berada di tangan pelaku juga berpotensi diperdagangkan di situs khusus para peretas.

Pratama mengatakan, mestinya pengelola PDN Sementara dan pemerintah melakukan pengamanan dengan menggunakan metode enkripsi supaya tidak mudah ditembus oleh peretas.

Selain itu, kata Pratama, seharusnya pengelola dan pemerintah menggunakan secure vault atau perangkat terjaga buat menyimpan data cadangan atau back up PDN Sementara.

"Sehingga jika terjadi serangan ransomware, data back up masih tetap aman," ujar Pratama.

Baca juga: Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Pratama mengatakan, biasanya sebelum merusak data utama, peretas akan terlebih dahulu merusak data cadangan sehingga korban tidak akan memiliki pilihan selain membayarkan tebusan supaya sistem bisa dipergunakan kembali dengan membuka fail serta data yang terkunci.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut pelaku serangan siber meminta tebusan 8 juta dollar Amerika Serikat, jika pemerintah ingin membuka enkripsi terhadap sistem data PDN yang terinfeksi.

"Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo. Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lockbit 302," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024) kemarin.

Sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024).

Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian/lembaga lainnya.

Baca juga: Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.

PDN Sementara digunakan karena PDN utama belum dioperasikan. PDN itu akan berada di 4 lokasi yaitu Cikarang-Jawa Barat, Batam-Kepulauan Riau, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Labuan Bajo-Nusa Tenggara Timur.

PDN juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs daring pada 2023.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim menyebut, sistem aplikasi pelintasan keimigrasian saat ini telah kembali normal.

Sistem keimigrasian sempat terdampak akibat gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak Kamis (20/6/2024).

Baca juga: Lumpuhnya Sistem Pusat Data Nasional

Silmy mengatakan, sistem pelintasan digital telah pulih dan beroperasi sejak Sabtu (22/6/2024) malam.

“Kami harus putuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara. Dalam hal ini, saya mengapresiasi langkah recovery yang dilakukan rekan-rekan di imigrasi yang bertindak cepat dan bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem imigrasi,” kata Silmy dalam keterangan resmi diterima Kompas.com, Senin (24/6/2024).