DPD Getol Suarakan Amendemen UUD 1945 agar Presiden Kembali Dipilih MPR, Klaim Prabowo Mau

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sedang getol-getolnya menyuarakan amendemen UUD 1945 untuk dikembalikan ke naskah asli.

Jika UUD 1945 kembali ke naskah asli, maka artinya Presiden tak lagi dipilih langsung rakyat, melainkan kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, semua partai politik telah menyetujui UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli.

Dia mengklaim pihaknya membangun komunikasi dengan semua pimpinan partai politik, termasuk PDI-P, untuk mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen.

“Ya pastilah (komunikasi dengan PDI-P). Kan pasti semua ada, karena semua partai sudah setuju,” kata La Nyalla saat ditemui di Senayan, Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Baca juga: La Nyalla Klaim Semua Parpol Setuju Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Adapun beberapa waktu lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menyerukan perihal amendemen UUD 1945 ini.

Anggap rakyat terlalu mudah dibeli

Dalam masa demokrasi ini, rakyat memiliki hak pilih untuk memilih siapa pemimpin atau wakil rakyatnya.

Akan tetapi, La Nyalla menilai, sudah saatnya untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.

Sebab, menurutnya, rakyat sangat mudah dibeli dalam kontestasi pemilu.

"Jadi kita sudah waktunya ini untuk mengembalikan pilpres itu di MPR. Supaya tidak melibatkan yang rakyat yang dulu pemikirannya Prof Amien, tidak bisa dibeli. Ternyata mudah sekali dibeli. Tapi akhirnya bagaimana? Nah ini yang harus kita luruskan," kata La Nyalla seusai bertemu mantan Ketua MPR Amien Rais di Gedung DPD, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Baca juga: Dukung Presiden Dipilih MPR, Ketua DPD La Nyalla: Rakyat Ternyata Mudah Sekali Dibeli

La Nyalla pun berpandangan, tidak ada yang salah apabila pemilihan presiden dikembalikan melalui MPR.

Menurut dia, pemilihan presiden melalui MPR justru sesuai dengan sila keempat Pancasila bahwa MPR merupakan perwakilan dari masyarakat.

"Kita harus ingat, kita ini punya Pancasila, (sila) yang keempat itu jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, MPR. Jadi tidak libatkan rakyat. Rakyat sudah menyerahkan kepada MPR, dia memilih anggota DPR yang pileg," ujar La Nyalla.

Klaim Prabowo mau amendemen

La Nyalla menyatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto setuju apabila pemilihan presiden dikembalikan ke tangan MPR, bukan lagi oleh rakyat.

Menurut La Nyalla, Prabowo punya visi untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah aslinya yang mengatur presiden dipilih oleh MPR.

"Ya harus bisa lah. Pak Prabowo juga mau kok, Pak Prabowo jelas mau. Visi misinya Pak Prabowo jelas kembalikan UU 1945 sesuai dengan naskah asli," ujar La Nyalla seusai bertemu mantan Ketua MPR Amien Rais di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Baca juga: La Nyalla Sebut Prabowo Mau UUD 1945 Kembali ke Naskah Asli, Presiden Dipilih MPR

La Nyalla mengatakan, amendemen UUD 1945 harus dilakukan sebelum pemilu kembali dilakukan di tahun 2029.

Menurut dia, keputusan untuk mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR dapat dilakukan di masa pemerintahan Prabowo Subianto kelak.

"Kita punya naskah akademik, silakan. Silakan sidang istimewa, nanti kita bersama-sama anggota DPD, ada juga anggota MPR juga punya usulan seperti itu," kata La Nyalla.

"Langkah selanjutnya kita menuntut sidang istimewa, yang akan kita laksanakan setelah presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dilantik," imbuh dia.

Baca juga: Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo belum memikirkan amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR.

Dasco menegaskan, belum ada pembahasan sama sekali dari Prabowo terkait amendemen UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli.

"Mungkin persepsi dari apa yang disampaikan. Tapi sampai dengan saat ini Pak Prabowo belum berpikir untuk amendemen UUD 45 itu untuk kemudian supaya presiden kembali dipilih MPR. Itu belum ada pembahasan seperti itu," ujar Dasco.

Amien Rais nilai lebih mudah awasi MPR daripada rakyat

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais kemarin turut diundang DPD guna menyampaikan pandangannya terkait amendemen UUD 1945.

Tokoh yang dulu dikenal dengan julukan Bapak Reformasi ini pun setuju jika pilpres dikembalikan ke tangan MPR. 

Amien mengatakan, saat ini, pihak yang memiliki banyak uanglah yang bisa menang dalam pemilihan presiden.

"Kalau kita lihat seperti sekarang ini, artinya yang punya duit bergepok-gepok itu yang akan memenangi presiden, sementara yang tidak punya apa-apa juga akan gigit jari. Nah jadi tentu dipertimbangkan ya. Mungkin pikiran Pak La Nyalla ini yang seperti saya belum tentu menang juga. Tapi mari kita musyawarahkan. Jadi tidak mesti kita pasti menang. Veni, vidi, vici belum tentu," ujar Amien usai bertemu La Nyalla.

Baca juga: Amien Rais: Yang Punya Duit Bergepok-gepok Menang Pilpres, yang Tak Punya Apa-apa Gigit Jari

Amien Rais menyampaikan, Indonesia didominasi oleh masyarakat yang hanya lulus SD dan SMP.

Bahkan, kata dia, banyak warga negara Indonesia yang tidak pernah merasakan bangku pendidikan.

"Nah kita bayangkan, kalau negara yang kita cintai ini di lapisan bawah yang banyak ini belum cukup terpelajar, itu namanya gampang dibelak-belokan, apalagi dibeli dengan ya segepok rupiah lah," tutur dia.

Maka dari itu, untuk menghindari hal semacam itu, Amien setuju jika Presiden kembali dipilih melalui MPR.

Menurut dia, mengawasi anggota MPR yang hanya berjumlah ratusan jauh lebih mudah ketimbang harus mengawasi ratusan juta rakyat.