Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Ende, Megawati Kukuhkan Pengurus "Jaket Bung Karno"

Kompas.com - 31/05/2024, 22:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

ENDE, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengukuhkan pengurus Jaringan Kota-Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno atau disebut Jaket Bung Karno masa bakti 2024-2029, Jumat (31/5/2024).

Pengukuhan itu dilakukan Megawati di rumah pengasingan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno, di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Saya akan membacakan pengukuhan pengurus Jaringan Kota-Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno atau disingkat Jaket Bung Karno," kata Megawati di Rumah Pengasingan Bung Karno, Ende, Jumat sore.

Presiden kelima RI itu berharap para pengurus Jaket Bung Karno bisa melaksanakan tugas dan deklarasi dengan tanggung jawab.

Baca juga: Jokowi dan Megawati Peringati Harlah Pancasila di Tempat Berbeda, PDI-P: Komplementer Satu Sama Lain

"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan cita-cita Bung Karno dengan penuh rasa dan tanggung jawab," ujar Megawati melanjutkan.

Sebagai informasi, Jaket Bung Karno merupakan organisasi yang disepakati Megawati bersama sejumlah tokoh, termasuk sejumlah kepala daerah, untuk melestarikan nilai-nilai kesejarahan Bung Karno di sejumlah daerah.

Pengurus Jaket Bung Karno, terdiri dari kepala daerah hingga kepala dinas pariwisata dan kebudayaan sejumlah daerah.

Jaket Bung Karno sebelumnya sudah membuat musyawarah yang menghasilkan Deklarasi Istana Gebang Blitar.

Deklarasi Istana Gebang Blitar adalah pernyataan sikap para pejabat di beberapa daerah merawat peninggalan Proklamator RI Soekarno.

Baca juga: Pemkab Ende Lakukan Persiapan Jelang Rakor Jaket Bung Karno

Beberapa tokoh yang menandatangani deklarasi di antaranya, Wali Kota Blitar Santoso, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Maltidis Mensi Tiwe, hingga mantan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Kemudian Kepala Dispar Kota Bengkulu Amrullah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bukittinggi El Qadri, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, Kepala Disbudpar Tulungagung Bambang Hermawan, dan Kepala Disparbud Kabupaten Kediri Yuli Marwantoko juga ikut menandatangani.

Setelah itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Izul Marom, Kepala Disdikbud Jombang Senen, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang Nurfitri, Kasatpol PP Kota Bogor Agustiansyah, Plt Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto Soegeng Rijadi Prajitno. 


Berikut isi lengkap Deklarasi Istana Gebang Blitar.

Atas rahmat Allah yang Mahakuasa, dengan tekad yang kuat dan kesungguhan hati untuk menjaga persatuan kesatuan dan membangun bangsa, dengan upaya pelestarian Tapak Sejarah Bung Karno, maka kami sepakat berhimpun dalam wadah Jaringan Kota-Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno mendeklarasikan

1. Melaksanakan inventarisasi dan menggali semua situs yang terkait dengan Tapak Sejarah Bung

Karno sejak lahir sampai perjuangan kemerdekaan dari penjajahan yang ada di wilayah masing-masing serta menetapkan secara hukum situs yang terkait dengan Tapak Sejarah Bung Karno dan melindungi dari kerusakan dan perusakan.

2. Memperkuat lembaga dan sumber daya manusia yang bertugas untuk memelihara dan melestarikan Tapak Sejarah Bung Karno

3. Mengembangkan kerja sama dengan masyarakat, lembaga terkait, dan dunia usaha untuk memperkuat upaya pelestarian Situs Tapak Sejarah Bung Karno

4. Mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan Situs Tapak Sejarah Bung Karno menjadi bagian pendidikan karakter serta mensosialisasikan kepada seluruh unsur masyarakat.

5. Mengembangkan kerja sama dengan kota atau kabupaten, terutama anggota Jaringan Kota-Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno dalam pembinaan dan mengimplementasikan gagasan Trisakti Bung dengan kegiatan-kegiatan yang relevan, antara lain :

a. Peningkatan wawasan kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme);
b. Peningkatan ekonomi dan UMKM;
c. Pelestarian seni budaya dan adat istiadat dari seluruh nusantara

Demikian Deklarasi ini kami buat secara bersama-sama untuk dapat dijadikan pedoman buat seluruh anggota Jaringan Kota-Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com