Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Kompas.com - 29/05/2024, 16:08 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disarankan mulai melakukan konsolidasi internal buat menyaring kader dianggap layak menjadi ketua umum, buat menggantikan Megawati Soekarnoputri pada saatnya kelak.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Selasa (28/5/2024), menyampaikan, PDI-P sudah harus memikirkan suksesi kepemimpinan di masa mendatang dan tak bisa selalu bertumpu kepada sosok Megawati.

"PDI-P harus berani memulai karena kalau semakin lama ketergantungan kepada ibu Mega ini mengemuka, maka kekhawatiran terbesarnya soal keberlangsungan partai ini akan dipertanyakan banyak pihak apakah bisa survive atau tidak," kata Agung.

Menurut Agung, keberadaan figur yang bisa mempersatukan para kader dianggap harus menjadi pertimbangan PDI-P buat melakukan suksesi kepemimpinan selain ideologi yang diusung.

Baca juga: Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji


"Walaupun pengikat semua ini adalah ideologi Marhaenisme, Sukarnoisme," ucap Agung.

Agung mengatakan, proses regenerasi kepemimpinan buat partai politik sebesar PDI-P mesti dilakukan dalam waktu yang tepat.

Selain itu, kader yang diajukan pun sebaiknya bisa diterima di semua kalangan, termasuk jika kedua anak Megawati, yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo.

"Saya kira setiap partai butuh sosok dan saya kira ini momen yang tepat untuk PDI-P melakukan semacam regenerasi kepemimpinan," ujar Agung.

Baca juga: Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

"Ya siapapun itu, apakah mbak Puan atau mas Prananda karena tantangannya semakin kompleks," sambung Agung.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P seluruh Indonesia meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI-P pada periode 2025-2030.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat membacakan rekomendasi eksternal dalam penutupan rakernas kelima PDI-P, Minggu (26/5/2024).

Permintaan DPD itu merupakan poin ke-17 dalam rekomendasi eksternal rakernas.

Baca juga: Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

"17. Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," kata Puan di lokasi rakernas, Ancol, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com