Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penguatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Kompas.com - 31/05/2024, 07:30 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

Chappy mencontohkan Satuan Tugas (Satgas) 115 yang dibentuk era Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Satgas 115 diklaim melumpuhkan ratusan kapal ikan asing (KIA) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Dengan adanya semacam satgas tersebut, penanganan masalah bisa dilakukan dengan baik karena operasi TNI AL, Bakamla, Polairud, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, hingga Bea Cukai berada dalam payung yang sama.

“Bu Susi itu sasarannya maling ikan sebenarnya. Tetapi secara tidak disadari, itu adalah inti dari maritime national security. Memegang kendali. Kan semua tunduk sama Komandan Satgas,” ujar Chappy.

Chappy mengatakan, saat ini, operasi di Natuna Utara dan kawasan LCS membuat Bakamla kebingungan.

Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Irvansyah dalam diskusi daring ISDS, 19 Maret silam, pernah mengusulkan agar coast guard dimajukan dalam operasi di LCS.

"Dalam negeri sendiri, kami berpendapat mungkin dalam waktu damai, coast guard dimajukan dan di-back-up TNI di Laut Natuna Utara. Kami berpandangan untuk meredakan ketegangan di LCS, kalau militer dimajukan, itu tensinya cenderung naik," kata Irvansyah mengusulkan konsep operasi.

Di sisi lain, Indonesia juga sedang menyempurnakan lembaga Coast Guard atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai karena tumpang tindihnya coast guard yang ada sekarang.

Baca juga: Indonesia Ingin Bentuk Coast Guard untuk Halau Operasi di Laut China Selatan

Mahfud MD saat masih menjadi Menko Polhukam mengatakan dalam seminar bertajuk "Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045", 5 Juli 2023, menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam pembentukan coast guard; untuk melakukan penjagaan keamanan, penyelenggaraan keselamatan, penegakan hukum di perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Selain itu, interoperabilitas TNI dalam menjaga kawasan Natuna Utara dan LCS juga perlu ditingkatkan. TNI menyadari pentingnya interoperabilitas kekuatan ketiga matra dalam menghadapi berbagai tugas.

Hal ini disampaikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra sewaktu masih menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dalam peluncuran dan bedah buku “75 Tahun TNI”, 2 November 2020.

Interoperabilitas itu harus ditingkatkan karena dinamika keamanan global yang terus berevolusi, terutama di LCS. Terlebih, TNI juga tengah memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Lead analyst dari Semar Sentinel Indonesia Andi Raihanah Ashar mengatakan, upaya modernisasi alutsista itu perlu mempertimbangkan strategi untuk memaksimalkan efektivitas operasional dan kemampuan situational awareness.

“Ini bisa dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip collaborative combat dan interoperabilitas agar TNI dapat mengidentifikasi ancaman dan merespons dengan cepat,” kata Raihanah kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2024).

Konsep tersebut menggarisbawahi pentingnya pertukaran dan pemanfaatan informasi untuk mengembangkan kemampuan anti-kapal selam atau anti-submarine, anti-surface (ASUW), dan anti-air (AAW) warfare yang didukung sistem akustik dan sensor yang canggih. Integrasi dilakukan melalui combat management system (CMS) dan sistem tactical data link.

Selain itu, integrasi kemampuan tiga matra TNI perlu dimaksimalkan lewat collaborative combat guna meningkatkan pengambilan keputusan yang efisien. Hal ini dapat direalisasikan dengan pemanfaatan command and control (C2) dan juga command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR).

Lebih jauh lagi, Chappy mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki sistem konsep pertahanan dan keamanan yang jelas, termasuk konsep pengamanan laut secara nasional. Ia juga mendorong agar pemerintah mulai memikirkan dan mengembangkan cyber dan smart war.

Baca juga: Chappy Hakim: Sekarang Era Cyber War, Pengintaian Tak Mesti Pakai Pesawat

Chappy mencontohkan smart war adalah peristiwa terbunuhnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam kecelakan helikopter. Iran kehilangan panglima tertinggi ketika sedang berperang dengan Israel.

Ciri cyber dan smart war adalah penggunaan articial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, kendali autonomous, dan drone. Jika itu tidak dipikirkan dari sekarang, Indonesia akan ketinggalan.

“Kalau ditarik, kita tidak punya konsep pertahanan dan keamanan, konsep pengamanan laut secara nasional. Kalau yang di atas tidak ada dasarnya, yang bawah akan jalan sendiri-sendiri. Intinya adalah konsep, lalu bicara tugas-tugas di bawahnya,” kata Chappy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com