Chappy mencontohkan Satuan Tugas (Satgas) 115 yang dibentuk era Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Satgas 115 diklaim melumpuhkan ratusan kapal ikan asing (KIA) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
Dengan adanya semacam satgas tersebut, penanganan masalah bisa dilakukan dengan baik karena operasi TNI AL, Bakamla, Polairud, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, hingga Bea Cukai berada dalam payung yang sama.
“Bu Susi itu sasarannya maling ikan sebenarnya. Tetapi secara tidak disadari, itu adalah inti dari maritime national security. Memegang kendali. Kan semua tunduk sama Komandan Satgas,” ujar Chappy.
Chappy mengatakan, saat ini, operasi di Natuna Utara dan kawasan LCS membuat Bakamla kebingungan.
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Irvansyah dalam diskusi daring ISDS, 19 Maret silam, pernah mengusulkan agar coast guard dimajukan dalam operasi di LCS.
"Dalam negeri sendiri, kami berpendapat mungkin dalam waktu damai, coast guard dimajukan dan di-back-up TNI di Laut Natuna Utara. Kami berpandangan untuk meredakan ketegangan di LCS, kalau militer dimajukan, itu tensinya cenderung naik," kata Irvansyah mengusulkan konsep operasi.
Di sisi lain, Indonesia juga sedang menyempurnakan lembaga Coast Guard atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai karena tumpang tindihnya coast guard yang ada sekarang.
Baca juga: Indonesia Ingin Bentuk Coast Guard untuk Halau Operasi di Laut China Selatan
Mahfud MD saat masih menjadi Menko Polhukam mengatakan dalam seminar bertajuk "Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045", 5 Juli 2023, menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam pembentukan coast guard; untuk melakukan penjagaan keamanan, penyelenggaraan keselamatan, penegakan hukum di perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Selain itu, interoperabilitas TNI dalam menjaga kawasan Natuna Utara dan LCS juga perlu ditingkatkan. TNI menyadari pentingnya interoperabilitas kekuatan ketiga matra dalam menghadapi berbagai tugas.
Hal ini disampaikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra sewaktu masih menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dalam peluncuran dan bedah buku “75 Tahun TNI”, 2 November 2020.
Interoperabilitas itu harus ditingkatkan karena dinamika keamanan global yang terus berevolusi, terutama di LCS. Terlebih, TNI juga tengah memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Lead analyst dari Semar Sentinel Indonesia Andi Raihanah Ashar mengatakan, upaya modernisasi alutsista itu perlu mempertimbangkan strategi untuk memaksimalkan efektivitas operasional dan kemampuan situational awareness.
“Ini bisa dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip collaborative combat dan interoperabilitas agar TNI dapat mengidentifikasi ancaman dan merespons dengan cepat,” kata Raihanah kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2024).
Konsep tersebut menggarisbawahi pentingnya pertukaran dan pemanfaatan informasi untuk mengembangkan kemampuan anti-kapal selam atau anti-submarine, anti-surface (ASUW), dan anti-air (AAW) warfare yang didukung sistem akustik dan sensor yang canggih. Integrasi dilakukan melalui combat management system (CMS) dan sistem tactical data link.
Selain itu, integrasi kemampuan tiga matra TNI perlu dimaksimalkan lewat collaborative combat guna meningkatkan pengambilan keputusan yang efisien. Hal ini dapat direalisasikan dengan pemanfaatan command and control (C2) dan juga command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR).
Lebih jauh lagi, Chappy mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki sistem konsep pertahanan dan keamanan yang jelas, termasuk konsep pengamanan laut secara nasional. Ia juga mendorong agar pemerintah mulai memikirkan dan mengembangkan cyber dan smart war.
Baca juga: Chappy Hakim: Sekarang Era Cyber War, Pengintaian Tak Mesti Pakai Pesawat
Chappy mencontohkan smart war adalah peristiwa terbunuhnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam kecelakan helikopter. Iran kehilangan panglima tertinggi ketika sedang berperang dengan Israel.
Ciri cyber dan smart war adalah penggunaan articial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, kendali autonomous, dan drone. Jika itu tidak dipikirkan dari sekarang, Indonesia akan ketinggalan.
“Kalau ditarik, kita tidak punya konsep pertahanan dan keamanan, konsep pengamanan laut secara nasional. Kalau yang di atas tidak ada dasarnya, yang bawah akan jalan sendiri-sendiri. Intinya adalah konsep, lalu bicara tugas-tugas di bawahnya,” kata Chappy.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.