Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Kompas.com - 30/05/2024, 19:46 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melempar sinyal pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan beras yang sejatinya akan berakhir pada bulan Juni 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membagikan bantuan pangan beras kepada masyarakat dalam kunjungan ke Gudang Bulog Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis (30/5/2024). 

"Saya akan melihat fiskal anggaran APBN, dan nanti bulan Juni akan saya umumkan tapi kelihatannya bisa dilanjutkan. Bapak Ibu berdoa bersama, ya," ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pada  kesempatan tersebut, mantan Wali Kota Solo ini bertanya langsung terkait kualitas beras yang dibagi pemerintah.

Ia lantas menyatakan bahwa beras yang dibagikan adalah beras kategori premium.

"Ada keluhan mengenai berasnya? Menurut saya itu berasnya lebih bagus dari yang saya makan. Saya tadi ditunjukkan oleh Pak Kepala Bulog di dalam, 'Pak ini yang dibagi'. Agak pulen ya tapi enak kan? Itu beras yang kita bagi itu premium," ucap Jokowi.

Karena tidak ada keluhan, Jokowi menyimpulkan distribusi bantuan pangan telah berjalan dengan baik.

Baca juga: Daftar Bansos yang Cair Mei 2024, Ada PKH dan Bantuan Pangan Non-tunai

 

Keputusan untuk melanjutkan distribusi ini diharapkan akan diumumkan pada pertengahan bulan Juni, bergantung pada ketersediaan anggaran APBN.

Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi, Pj. Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni, dan Pj. Wali Kota Lubuklinggau Trisko Defriyansa dalam kunjungan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com