Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Masuk Prolegnas jangka menengah 2020-2024

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan bahwa revisi UU Kementerian Negara masuk daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024.

Kendati demikian, dia menyebut, belum ada pembicaraan di lingkungan PPP maupun DPR untuk membahas revisi UU tersebut.

"RUU Kementerian Negara masuk prolegnas jangka menengah. Sejauh ini belum ada rencana pembahasan," kata Awiek kepada Kompas.com pada 10 Mei 2024.

Namun, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, UU Kementerian Negara perlu direvisi terlebih dulu sebelum menambah jumlah kementerian.

Baca juga: PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Pasalnya, hingga kini UU Kementerian Negara yang masih berlaku, membatasi jumlah kementerian hanya 34.

"Sebagai sebuah usulan (menambah kementerian) sah-sah saja. Tapi harus direvisi dulu UU Kementerian Negara. Karena dalam UU tersebut jumlah kementerian dibatasi 34," ujarnya.

Revisi bisa dilakukan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran

Kubu presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membuka opsi untuk merevisi UU Kementerian Negara.

“Ya, revisi itu dimungkinkan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani usai acara halal bihalal paguyuban warteg se-Indonesia di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/6/2024).

Muzani bahkan menyebutkan, revisi UU Kementerian Negara bisa dilakukan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran menjadi presiden-wakil presiden 2024-2029.

“Ya revisi itu bisa sebelum dilakukan (pelantikan),” kata Muzani.

Baca juga: Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Sebagai informasi, belakangan muncul usulan atau gagasan penambahan jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Indonesia memang memerlukan banyak kementerian karena merupakan sebuah negara yang besar.

Dia pun mengaku bahwa ada kebutuhan akan peran banyak pihak agar program pemerintahan ke depan berjalan baik.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 6 Mei 2024.

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” ujarnya lagi.

Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo