Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Kompas.com - 13/05/2024, 14:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia masih harus mengimpor beras. Namun, jumlahnya hanya sebagian kecil, tidak sampai 5 persen dari kebutuhan nasional.

Diketahui, kuota impor beras sebelumnya ditetapkan mencapai 2 juta ton. Kemudian kuota ditambah 1,6 juta ton sehingga totalnya mencapai 3,6 juta ton.

Mulanya Jokowi mengungkapkan, harga beras naik drastis meski masih bisa dikendalikan.

Baca juga: Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

"Tetapi juga masih kurang. Oleh sebab itu, sebagian kecil, berapa persen Pak Dirut? Enggak ada 5 persen, kita harus impor," kata Jokowi saat memberikan bantuan pangan beras 10 kilogram di di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024).

Jokowi menuturkan, beras itu diimpor dari sejumlah negara. Dia bilang, ketersediaan beras menjadi penting lantaran penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa.

"(Impor beras) Ada yang Vietnam, ada yang dari Thailand, ada yang dari Kamboja, Pakistan, harus impor beras," tutur dia.

Lebih lanjut ia menyampaikan, menstabilkan harga beras tidak mudah. Jika harga beras tinggi, petani akan senang namun masyarakat akan mengeluh.

Begitu juga sebaliknya, petani akan mengeluh jika harga beras jatuh di pasaran.


Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

"Jadi pemerintah nih kadang-kadang berada pada posisi yang tidak mudah untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat senang, tetapi petani juga senang," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, sejumlah menteri dan penjabat turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja kali ini, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, Plt. Bupati Muna Bahrun, dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com