Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Kompas.com - 13/05/2024, 14:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia masih harus mengimpor beras. Namun, jumlahnya hanya sebagian kecil, tidak sampai 5 persen dari kebutuhan nasional.

Diketahui, kuota impor beras sebelumnya ditetapkan mencapai 2 juta ton. Kemudian kuota ditambah 1,6 juta ton sehingga totalnya mencapai 3,6 juta ton.

Mulanya Jokowi mengungkapkan, harga beras naik drastis meski masih bisa dikendalikan.

Baca juga: Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

"Tetapi juga masih kurang. Oleh sebab itu, sebagian kecil, berapa persen Pak Dirut? Enggak ada 5 persen, kita harus impor," kata Jokowi saat memberikan bantuan pangan beras 10 kilogram di di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024).

Jokowi menuturkan, beras itu diimpor dari sejumlah negara. Dia bilang, ketersediaan beras menjadi penting lantaran penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa.

"(Impor beras) Ada yang Vietnam, ada yang dari Thailand, ada yang dari Kamboja, Pakistan, harus impor beras," tutur dia.

Lebih lanjut ia menyampaikan, menstabilkan harga beras tidak mudah. Jika harga beras tinggi, petani akan senang namun masyarakat akan mengeluh.

Begitu juga sebaliknya, petani akan mengeluh jika harga beras jatuh di pasaran.


Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

"Jadi pemerintah nih kadang-kadang berada pada posisi yang tidak mudah untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat senang, tetapi petani juga senang," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, sejumlah menteri dan penjabat turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja kali ini, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, Plt. Bupati Muna Bahrun, dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com