Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Kompas.com - 13/05/2024, 13:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, besaran kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia saat ini tergolong rendah.

Hal itu, menurut dia, jika dipertandingkan dengan besaran kenaikan harga beras di negara-negara lain yang lebih tinggi.

Bahkan, menurut Presiden, ada negara yang mengalami kenaikan harga beras hingga 50 persen.

"Jadi kenapa (bansos) beras 10 kilogram ini diberikan kepada Bapak, Ibu sekalian? karena ada kenaikan harga beras, karena harga pangan internasional itu semuanya naik dan kita ini termasuk (kenaikan) masih rendah, ada yang naik tinggi sekali," ujar Jokowi saat memberikan sambutan sebelum menyerahkan bansos beras kepada masyarakat di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024) sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.

Baca juga: Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

"Ini patut kita syukuri. bahwa kita naiknya tidak drastis, ada yang 50 persen, ada yang dua kalinya, jadi di Indonesia (kenaikan harga) beras bisa kita kendalikan," ucap dia.

Meski begitu, Kepala Negara mengakui, saat ini jumlah ketersediaan beras di Tanah Air pun sedikit mengalami kekurangan.

Pemerintah harus melakukan impor kurang dari 5 persen dari kebutuhan beras nasional.

"Kita harus impor, ada yang dari Vietnam, Thailand, ada yang dari mana Pak? Kamboja, Pakistan. Harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, 280 juta orang, semuanya pengin. Nah itu tidak mudah," ujar dia.

Presiden menyampaikan, tidak mudah bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga beras.

Jika harga beras tinggi masyarakat pasti protes, tetapi petani senang.

Baca juga: Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Sebaliknya, jika harga berusaha ditekan lewat besarnya volume impor beras maka bisa menyusahkan petani.

"Jadi terkadang pemerintah itu berada di posisi tidak mudah untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat seneng, tetapi petani juga seneng. Kalau pas kita, saya ke pasar gitu, (bertanya) 'Pak ini beras naik bagaimana Pak?' Kalau ke kempung ke desa ketemu petani, 'Pak terima kasih Pak harga beras, harga gabah sangat bagus Pak'," papar Jokowi.

"Itu ya kita harus ingat itu tidak gampang pemerintah itu agar petani senang dan ibu-ibu juga senang. Maka oleh sebab itu (bansos) 10 kilogram kita berikan ke masyarakat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.


Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyinggung soal bansos beras yang akan diteruskan penyalurannya hingga Juni 2024.

Nantinya, jika anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencukupi, bansos beras direncanakan akan berlanjut hingga Desember 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com