Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Sebagaimana pula yang ditegaskan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui Kompas (2007) berjudul “Budi Pekerti Masuk Muatan Lokal”. Tulisan tersebut meminta agar pendidikan budi pekerti dimasukkan dalam muatan lokal pendidikan dan didanai oleh Pemerintah.

Hal ini berkaitan erat dengan masa depan generasi muda dalam menghadapi ketidakpastian tantangan-tantangan yang mengikutinya.

Pendidikan budi pekerti harus direncanakan secara matang oleh banyak pihak, baik para akademisi/guru/pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan lain.

Keberhasilan pendidikan budi pekerti ditandai dengan tumbuhnya etika warga negara yang baik (good citizen). Ibarat, kita ketinggalan jam tangan di kamar mandi umum/publik, kita tidak khawatir, dan kembali bisa mengambil dan mengenakannya.

Itu tanda kita masih punya harapan tentang masa depan etika yang diharap datang dari dunia pendidikan.