Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024 nampaknya hanya berjalan seperti biasanya (business as usual) dan sambil lalu saja.

Mestinya, peringatan Hardiknas tahun ini bisa menjadi momentum penting untuk merefleksikan pembenahan etika berbangsa, utamanya melalui penguatan budi pekerti.

Budi pekerti merupakan aspek penting dalam pendidikan karakter yang membentuk kepribadian dan moralitas individu atau warga negara dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, melalui penguatan pendidikan karakter inilah menjadi pintu masuk yang krusial dalam upaya memperbaiki etika berbangsa.

Kenapa hal ini perlu dilakukan? Ada dua landasan berpikir perlunya pembenahan etika berbangsa.

Pertama, pendidikan karakter khususnya yang berkaitan dengan standar etik dan budi pekerti harus kuat berdasarkan pada pemahaman tentang sejarah berbangsa dan bernegara.

Kedua, pembenahan etika berbangsa harus dirunut sampai akarnya, yakni bagaimana pendidikan karakter kembali benar-benar dipahami berdasar nilai-nilai Pancasila.

Lahirnya generasi yang tanpa sadar kehilangan akar sejarah berbangsa dan benegara akan menjadi batu sandungan bagi kesadaran etika kebangsaan di masa depan.

Etika berbangsa merujuk pada kesadaran kolektif akan nilai-nilai moral dan norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam negara.

Dalam pengajarannya, Ki Hadjar Dewantara pernah menekankan mengenai pendidikan budi pekerti. Seseorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti adalah orang yang mampu selalu memikir-mikirkan, merasa-rasakan, serta senantiasa memakai ukuran, timbangan dan dasar yang tetap dalam perkataan dan tindakan.

Oleh karena itu, penguatan budi pekerti menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam memperbaiki dan memperkuat moral bangsa di tengah gempuran paham dan budaya global yang sebagian sulit untuk diterima.

Dosa besar Pendidikan

Pendidikan adalah pilar fundamental dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Merujuk pendapat Driyarkara melalui Driyarkara tentang Pendidikan (1991) bahwa sejatinya pendidikan itu memanusiakan manusia. Pendidikan adalah untuk kehidupan.

Namun, realitas yang muncul belakangan ini cukup menyakitkan, yaitu kembali hadirnya dosa-dosa besar yang mengancam integritas lingkungan pendidikan, di antaranya kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, sepanjang 2023 terjadi 30 kasus perundungan di satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat sembilan kasus dari tahun sebelumnya, menandakan aturan yang dibuat belum terealisasi dengan optimal.

Perlu implementasi kebijakan yang konkret dan penegakan aturan yang tegas agar kejadian negatif tersebut tidak terus berulang.

Dalam mengatasi dosa besar pendidikan, diperlukan kesadaran, pendekatan preventif, dan penegakan hukum yang tegas.

Namun, perubahan yang berkelanjutan hanya akan terwujud melalui komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat.

Sejak 2016, sudah ada gerakan penguatan pendidikan karakter yang digulirkan. Terdapat lima nilai karakter utama bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas pengembangannya, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotongroyongan.

Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berjalan secara dinamis, dan membentuk keutuhan pribadi.

Langkah-langkah konkret seperti gerakan penguatan karakter dan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan budi pekerti merupakan modal jangka panjang pembenahan etika berbangsa.

Program-program serupa, seperti pelatihan untuk pendidik dalam mengimplementasikan budi pekerti, serta program-program pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai moral dapat menjadi langkah penting dalam memperbaiki etika berbangsa.

Kekhawatiran mengenai penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah, bukan tanpa sebab. Pramuka memiliki sejarah panjang dalam mengeratkan anak bangsa yang beraneka suku, agama, ras/golongan melalui pembelajaran berbasis kompetensi dan kapasitas di luar ruang.

Polemik ini perlu diletakan pada akar masalah yang mendasar mengenai kebutuhan karakter peserta didik. Jangan lagi menambah dosa-dosa pendidikan dengan adanya kebijakan yang meminggirkan semangat pembenahan etika berbangsa.

Masa depan etika

Sebagian publik khawatir betul mengenai masa depan etika berbangsa kita. Kekhawatiran ini muncul sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan dengan praktik yang dijalankan.

Benarkah kita akan kehilangan prinsip etika berbangsa? Ketika publik seakan biasa saja dan menerima dengan kesadaran bahwa ketimpangan sosial-ekonomi, korupsi/kolusi, guru terjerat pinjol, mahasiswa kesulitan bayar UKT, atau perilaku tidak etis dalam politik seakan berjalan sambil lalu saja.

Setidaknya, perlu mengingat kembali ajaran Ki Hadjar Dewantara dalam mendidik tentang kebangsaan. Ajaran itu termaktub dalam asas Pancadharma: yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Dalam satu asasnya, yakni asas kebangsaan, asas ini memperjuangkan prinsip rasa kebangsaan yang harus tumbuh dalam dunia pengajaran.

Pendidikan diharapkan mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi berdasarkan daerah, suku, keturunan dan agama.

Maka, pendidikan kebangsaan dilakukan melalui pendekatan etika, budi pekerti, sejarah kebudayaan, sejarah bangsa, bahasa, hingga kesenian.

Sebagaimana pula yang ditegaskan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui Kompas (2007) berjudul “Budi Pekerti Masuk Muatan Lokal”. Tulisan tersebut meminta agar pendidikan budi pekerti dimasukkan dalam muatan lokal pendidikan dan didanai oleh Pemerintah.

Hal ini berkaitan erat dengan masa depan generasi muda dalam menghadapi ketidakpastian tantangan-tantangan yang mengikutinya.

Pendidikan budi pekerti harus direncanakan secara matang oleh banyak pihak, baik para akademisi/guru/pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan lain.

Keberhasilan pendidikan budi pekerti ditandai dengan tumbuhnya etika warga negara yang baik (good citizen). Ibarat, kita ketinggalan jam tangan di kamar mandi umum/publik, kita tidak khawatir, dan kembali bisa mengambil dan mengenakannya.

Itu tanda kita masih punya harapan tentang masa depan etika yang diharap datang dari dunia pendidikan.