JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai, konflik di Papua terjadi karena ada kesalahpahaman di antara masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. 

Menurut JK, pemerintah dianggap ingin merampok kekayaan di Papua.

Oleh karena itu, lanjutnya, harus ada upaya memberikan pengertian kepada masyarakat Papua terkait yang dilakukan oleh pemerintah agar konflik dapat diselesaikan.

Baca juga: Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

"Konflik itu kita harus selesaikan dengan baik, saling win-win memahami masalahnya, perlu pendekatan dan pengertian. Seperti saya katakan tadi, pandangan-pandangan lihat masyarakat di Papua seakan-akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan," kata JK di Kampus UI, Depok, Kamis (25/4/2024).

Padahal, menurut JK, provinsi-provinsi di Papua mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah pusat, misalnya mendapatkan dana otonomi khusus yang jumlahnya tidak sedikit.

Selain itu, ada juga aturan bahwa hanya orang asli Papua yang dapat menjadi kepala daerah di bumi cendrawasih itu.

Baca juga: Polisi Temukan Tisu Magic dan Lintah Papua di Kamar Kos Perempuan yang Tewas di Pulau Pari

"Secara hukum orang Papua bisa jadi gubernur Jawa, tapi org Jawa atau orang Sulawesi tidak bisa gubernur (di Papua). Jadi suatu kekhususan yang luar biasa, kekuasaan politik besar dan ekonomi besar," kata JK.

Namun demikian, JK juga mengingatkan bahwa beragam keistimewaan tersbut harus diikuti dengan pemerintahan yang bersih di Papua.

"Yang terjadi sebenarnya begitu banyak ruang tapi begitu banyak korupsi juga, ini hal yang harus diatasi. Sehingga dari dana yang besar, kemakmuran itu betul-betul dinikmati oleh rakyat banyak, tidak hanya kepada elitenya," ujar dia.