Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Kompas.com - 27/04/2024, 14:25 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim bahwa banyak pengurus ranting dan cabang yang meminta agar pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terjadi.

Ungkapan penolakan pengurus ranting dan cabang itu disampaikan Hasto saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Majalengka, Jawa Barat, pada Sabtu (27/4/2024).

“Banyak pengurus ranting yang meminta agar (pertemuan Megawati-Jokowi) tolong jangan dilakukan. Ini suara kebenaran. Pengurus di daerah ini bergabung dengan PDI-P karena ada emotional bonding. Inilah kepemimpinan yang menyatu dengan napas rakyat,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Baca juga: Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Rencana pertemuan antara Jokowi dan Megawati menyeruak belakangan ini.

Bahkan, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pertemuan Jokowi-Megawati menunggu waktu.

Jokowi, yang didukung PDI-P dalam memenangi Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, justru mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada pilpres tahun ini.

Dalam pidatonya pada rapat koordinasi itu, Hasto juga menyampaikan pesan Megawati.


Megawati menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pengurus dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Ibu Ketua Umum menyampaikan salam. Beliau mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting,” ujar Hasto.

“Karena di tengah tekanan penggunaan instrumen negara dalam berbagai kecurangan hulu hilir, tapi pengurus ranting, anak cabang, DPC PDI-P mampu menegakkan diri dan memenangkan pemilu secara tiga kali berturut-turut,” kata Hasto.

Kemenangan PDI-P pada Pemilu 2024, kata Hasto, tentu terjadi karena soliditas bersatunya kekuatan rakyat dengan PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com