Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun memperkirakan partainya akan berada di luar pemerintahan calon presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu pertimbangannya meyakini posisi politik PDI-P di luar pemerintahan karena melihat sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi.

"Tetapi kalau saya lihat ya, saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap Ibu (Megawati) seperti ini, ini kecenderungannya, bisa salah, bisa juga benar, kecenderungannya kita ada di luar pemerintahan," kata Komarudin kepada Kompas.com, saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Baca juga: Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Meski demikian, posisi politik itu tidak akan mengganggu hubungan baik antara Megawati dan Prabowo Subianto yang sudah dibangun selama ini.

Menurut Komarudin, Megawati tentu memahami posisi antara persahabatan dan urusan organisasi partai.

Namun, dia menegaskan bahwa keputusan posisi politik tetap berada di tangan Megawati selaku pemegang hak prerogatif berdasarkan Kongres PDI-P.

"Sesuai dengan tradisi kita di PDI Perjuangan, keputusan ada dalam rapat kerja nasional, atau ada dalam tangan Ibu Ketua Umum sebagai pemegang hak prerogatif oleh kongres," ujar Komarudin.

Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Lebih jauh, ia mengungkapkan alasan mengapa partainya kemungkinan memilih berada di luar pemerintahan, salah satunya karena melihat banyaknya partai politik koalisi Prabowo-Gibran.

Menurutnya, jika PDI-P tiba-tiba bergabung dalam pemerintahan, justru akan mengganggu solidnya koalisi yang sudah dibangun di kubu Prabowo-Gibran.

"Dan juga kita harus juga pertimbangkan, Pak Prabowo dan koalisi yang besar sekali, koalisi besar di sana. Mereka sudah berjuang dengan susah payah, dari awal, lalu di ujung jika kita bergabung di sana, itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dengan kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi, atau yang mungkin mereka sudah lakukan sebelumnya," tutur Komarudin.

Terakhir, ia juga memandang jika PDI-P berada di luar pemerintahan bisa diartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap Prabowo maupun partai politik pengusungnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menerangkan, dalam Rakernas Mei mendatang, Megawati Soekarnoputri bakal mengumumkan sikap partainya apakah akan berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa Abuse of Power

"Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujar Basarah di kantor DPP PDI-P, Senin (22/4/2024) malam.

Basarah mengatakan, apa pun sikap yang akan diputuskan nantinya, PDI-P sudah terbiasa. Dia menuturkan, PDI-P terbiasa dalam berbagai kondisi politik setiap masa pemerintahan.

"Bagi PDI Perjuangan, dalam sejarah perjuangan politik kami, kami tentu telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik, dinamika politik," ungkapnya.

Adapun Rakernas PDI-P yang ke-5 bakal digelar pada 24-26 Mei mendatang.