Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Kompas.com - 22/04/2024, 19:15 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menilai, adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, tak terlepas dari politik dua kaki.

Pasalnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis.

Namun, MK tetap memutus menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Saya juga tidak mengerti soal tidak konsisten itu, pasti itu sebagai sesuatu yang misteri ya. Tapi semua orang sedang berpolitik dua kaki hari ini dan mungkin juga putusan MK bagian dari politik dua kaki itu” kata Feri dalam tayangan Obrolan Newsroom yang disiarkan di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Secara khusus, Feri menyorot bahwa hakim konstitusi Arief Hidayat cenderung berpihak sejak awal persidangan ini.

Menurut dia, Arief Hidayat menjadi salah satu hakim yang memang menekankan soal perlunya etika dalam pemilu.

Di sisi lain, Arief juga yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu dipanggil sebagai saksi dalam persidangan.

“Lalu, ketika mau dipanggil orang tersebut, Prof Arief lah yang mengatakan ‘tidak perlu juga kita harus memanggil presiden’. Inti persoalannya adalah cawe-cawe presiden, tapi tidak dipanggil,” ujar Feri.

Dosen Universitas Andalas ini juga berpandangan, selama ini proses persidangan berjalan secara tidak adil.

Baca juga: Dissenting Opinion, Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

Terlebih, menurut dia, para pihak yang terlibat tidak diberikan kesempatan untuk menanyakan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan di MK.

Oleh karenanya, Feri Amsari tidak heran jika hasil sidang juga berujung dengan ketidakadilan.

“Persidangan dimulai secara tidak adil dan berujung tidak adil, pertengahannya juga tidak adil, mana ada pengadilan menghadirkan saksi-saksi tapi pihak-pihak tidak boleh bertanya, itu pengadilan macam apa begitu ya,” kata Feri.

“Dipanggil empat menteri sangat penting untuk membongkar berbagai fakta, malah kemudian dibiarkan,” ujarnya lagi.

Baca juga: Dissenting Opinion, Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Diketahui, MK memutus menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Meski begitu, ada tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat.

Dalam pernyataan perbedaan pendapatnya, Arief mengatakan pemerintahan Jokowi telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis.

“Pada titik inilah, pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis,” kata Arief saat bacakan dissenting opinion di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Menurut Arief, semestinya seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tidak boleh cawe-cawe dan memihak pada proses Pemilu 2024.

Sebab, mereka dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika.

Namun, Arief mengatakan, sikap ini tidak tercermin dari pemerintahan Jokowi. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi secara terang-terangan memihak pasangan calon tertentu.

“Apa yang dilakukan pemerintahan presiden Jokowi dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak pasangan calon tertentu,” ujar Arief Hidayat.

Baca juga: Dissenting Opinion, Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gubernur BI Klaim Pelemahan Rupiah Masih Baik, Ke Depan Akan Menguat

Gubernur BI Klaim Pelemahan Rupiah Masih Baik, Ke Depan Akan Menguat

Nasional
Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Nasional
Hapus 2 DPO Kasus 'Vina Cirebon', Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Hapus 2 DPO Kasus "Vina Cirebon", Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Nasional
Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Nasional
Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Nasional
Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Nasional
Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Nasional
Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Nasional
Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Nasional
PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

Nasional
Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Nasional
Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Nasional
Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai 'Back Up' PDN Kominfo di Batam

Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai "Back Up" PDN Kominfo di Batam

Nasional
Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com