Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Kompas.com - 22/04/2024, 18:37 WIB
Irfan Kamil,
Palupi Annisa Auliani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com—Hakim Agung Suharto, Senin (22/4/2024), resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial. Dia memperolah 24 dari 46 suara yang masuk dalam proses pemilihan Wakil Ketua MA.

“Yang Mulia Bapak Hakim Agung Suharto ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial terpilih,” kata Ketua MA Muhammad Syarifuddin saat memimpin sidang paripurna khusus MA, Senin.

Suharto yang juga Juru Bicara lembaga yudikatif tertinggi ini unggul tipis dari Hakim Agung Haswandi yang memperolehan 22 suara.

Baca juga: Hakim Agung Suharto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Dengan hasil pemilihan ini, Suharto ditetapkan sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial menggantikan Hakim Agung Sunarto.

Adapun sebelumnya Sunarto terpilih menggantikan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Andi Samsan Nangro yang pensiun pada awal 2023.

Terpilihnya Suharto sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK.KP1.1/IV/2024 Tentang Tata Tertib Pemiluhan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.

Rekam jejak

Lantas siapa Suharto? Bagaimana rekam jejaknya?

Suharto menjadi Hakim Agung MA sejak 2021. Ia dipercaya sebagai Juru Bicara MA sejak Januari 2023. Pada Oktober 2023, dia juga mendapat mandat menjadi Ketua Kamar Pidana MA.

Sebelumnya, Suharto merupakan Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung pada 2016. Ia juga pernah menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada kurun 2013-2015.

Beberapa jabatan penting lain yang pernah diemban Suharto adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada 2009-2010.

Baca juga: KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan Cawe-cawe

Lalu, Suharto pernah pula menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 2010-2011 dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2011-2013.

Suharto merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember pada 1984. Ia menyandang gelar Magister Hukum dari Universitas Merdeka Malang pada 2003.

Dari sepanjang karier Suharto, salah satu rekam jejak yang mencuat adalah penganuliran vonis mati Ferdy Sambo pada 2023. Dalam putusan kasasi, vonis Sambo dikorting dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Rekam jejak dalam kasus Sambo menurut Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah Castro menjadikan Suharto tidak layak menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial.

Baca juga: Pakar Heran MA Batalkan Vonis Mati Ferdy Sambo karena Dianggap Berjasa ke Negara

Sambo, eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri, merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com